KPK Geledah Rumah Bupati Lingga Terkait Kasus Bupati Kotawaringin Timur

Kompas.com - 27/11/2019, 22:44 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menggeledah rumah Bupati Lingga, Alias Wello di Tanjungpinang, Kepualuan Riau, Rabu (27/11/2019) hari ini.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Kotawatingin Timur Supian Hadi.

"Ada tim yang ditugaskan di Kepri untuk melakukan penggeledahan Bupati Lingga, salah satu rumah untuk kepentingan penyidikan perkara di Kotawaringin Timur," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Rabu malam.

Febri menuturkan, penyidik menggeledah rumah di Tanjungpinang setelah sebelumnya mendatangi kediaman Alias di Jakarta yang tidak berpenghuni.

Baca juga: Profil Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi: Pernah Dilaporkan ke Komnas Perempuan hingga Jadi Tersangka KPK

"Kami datangi rumah yang di Jakarta beberapa waktu sebelumnya tidak ada orang, jadi tidak ditinggali rumah tersebut, maka kami mendatangi rumah yang di kepri hari ini sekaligus melakukan beberapa pencarian bukti disana," kata Febri.

Namun, Febri mengaku belum bisa menginformasikan apa saja yang didapat penyidik KPK dalam penggeledahan di rumah Alias.

Febri juga tidak mengungkapkan kaitan Alias dalam kasus korupsi yang melibatkan Supian. Ia hanya menyebut bahwa Alias pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara itu.

"Yang bersangkutan juga pernah kami periksa dalam penyidikan perkara ini untuk mendalami lebih lanjut bagaimana peran sebagai pihak swasta pada saat itu," ujar Febri.

Diberitakan, KPK menetapkan Supian Hadi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) kepada tiga perusahaan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tiga perusahaan itu adalah PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia dan PT Aries Iron Mining.

Dalam kasus ini, perbuatan Supian diduga telah merugikan negara Rp 5,8 triliun dan 711.000 dollar Amerika Serikat.

Baca juga: Kasus Bupati Kotawaringin Timur, KPK Geledah Sebuah Rumah di Tanjungpinanga

Dugaan kerugian negara itu dihitung dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan.

Supian diduga menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan kepada tiga perusahaan tersebut.

Masing-masing perizinan itu diberikan pada 2010 hingga 2012. Diduga pemberian izin usaha pertambangan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dan melanggar regulasi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

Nasional
Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Sebut Ada Saksi yang Diintimidasi

Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Sebut Ada Saksi yang Diintimidasi

Nasional
Vaksinator Covid-19 Dikerahkan Beri Edukasi soal Vaksinasi Covid-19

Vaksinator Covid-19 Dikerahkan Beri Edukasi soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 68.343, Total 8.706.505 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 68.343, Total 8.706.505 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Pemberian Fee ke Pihak-pihak di BIG dan Lapan

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Pemberian Fee ke Pihak-pihak di BIG dan Lapan

Nasional
Doni Monardo Menduga Tertular Covid-19 Saat Makan, Imbau Hindari Makan Bersama

Doni Monardo Menduga Tertular Covid-19 Saat Makan, Imbau Hindari Makan Bersama

Nasional
UPDATE 23 Januari: Kini Ada 158.751 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Januari: Kini Ada 158.751 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 23 Januari: Ada 83.190 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Januari: Ada 83.190 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 9.912, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 791.059 Orang

UPDATE: Bertambah 9.912, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 791.059 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 211, Total Pasien Covid-19 Meninggal Kini 27.664

UPDATE: Bertambah 211, Total Pasien Covid-19 Meninggal Kini 27.664

Nasional
UPDATE: Bertambah 12.191, Kini Ada 977.474 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 12.191, Kini Ada 977.474 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bicara Dampak Pandemi, Ma'ruf Amin: Pemulihan Ekonomi Butuh Waktu Panjang

Bicara Dampak Pandemi, Ma'ruf Amin: Pemulihan Ekonomi Butuh Waktu Panjang

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Belum Pernah Divaksin

Positif Covid-19, Doni Monardo Belum Pernah Divaksin

Nasional
TNI AL Tangkap Kapal Asing Berbendera Taiwan di Laut Natura Utara

TNI AL Tangkap Kapal Asing Berbendera Taiwan di Laut Natura Utara

Nasional
Ma'ruf Amin: Pengembangan Keuangan Syariah Memperkokoh Ketahanan Ekonomi Nasional

Ma'ruf Amin: Pengembangan Keuangan Syariah Memperkokoh Ketahanan Ekonomi Nasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X