KPK Geledah Rumah Bupati Lingga Terkait Kasus Bupati Kotawaringin Timur

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Kotawatingin Timur Supian Hadi.

"Ada tim yang ditugaskan di Kepri untuk melakukan penggeledahan Bupati Lingga, salah satu rumah untuk kepentingan penyidikan perkara di Kotawaringin Timur," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Rabu malam.

Febri menuturkan, penyidik menggeledah rumah di Tanjungpinang setelah sebelumnya mendatangi kediaman Alias di Jakarta yang tidak berpenghuni.

"Kami datangi rumah yang di Jakarta beberapa waktu sebelumnya tidak ada orang, jadi tidak ditinggali rumah tersebut, maka kami mendatangi rumah yang di kepri hari ini sekaligus melakukan beberapa pencarian bukti disana," kata Febri.

Namun, Febri mengaku belum bisa menginformasikan apa saja yang didapat penyidik KPK dalam penggeledahan di rumah Alias.

Febri juga tidak mengungkapkan kaitan Alias dalam kasus korupsi yang melibatkan Supian. Ia hanya menyebut bahwa Alias pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara itu.

"Yang bersangkutan juga pernah kami periksa dalam penyidikan perkara ini untuk mendalami lebih lanjut bagaimana peran sebagai pihak swasta pada saat itu," ujar Febri.

Diberitakan, KPK menetapkan Supian Hadi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) kepada tiga perusahaan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tiga perusahaan itu adalah PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia dan PT Aries Iron Mining.

Dalam kasus ini, perbuatan Supian diduga telah merugikan negara Rp 5,8 triliun dan 711.000 dollar Amerika Serikat.

Dugaan kerugian negara itu dihitung dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan.

Supian diduga menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan kepada tiga perusahaan tersebut.

Masing-masing perizinan itu diberikan pada 2010 hingga 2012. Diduga pemberian izin usaha pertambangan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dan melanggar regulasi.