Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebagian Pimpinan MPR Temui Pimpinan PKS Bahas Amendemen UUD 1945

Kompas.com - 26/11/2019, 17:08 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pimpinan MPR RI bertemu dengan pimpinan PKS di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2019).

Empat pimpinan MPR RI yang hadir, yakni Ketua MPR Bambang Soesatyo beserta tiga wakilnya, yakni Arsul Sani, Hidayat Nur Wahid dan Jazilul Fawaid.

Enam pimpinan MPR lainnya tidak hadir. Mereka adalah Ahmad Basarah, Fadel Muhammad, Ahmad Muzani, Syarif Hasan, Zulkifli Hasan dan Lestari Moerdijat.

Baca juga: Ini 6 Sikap PKS soal Wacana Amendemen UUD 1945

Kedatangan Bamsoet dkk disambut oleh Presiden PKS Sohibul Iman dan Sekjen PKS Mustafa Kamal.

Pertemuan yang berlangsung tertutup dari media massa tersebut dimulai pukul 12.52 WIB.

Sebelumnya, Juru Bicara PKS Pipin Sopian mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan pandangan perihal wacana amendemen UUD 1945 saat bertemu pimpinan MPR pada Selasa siang.

Baca juga: Fraksi Nasdem di DPR Dorong Amendemen 1945 Secara Menyeluruh

"Insya Allah hari ini pimpinan MPR akan silaturahim dengan Pimpinan DPP PKS di Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan," ujar Pipin, dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa.

"Agenda yang akan dibahas, selain persoalan bangsa, juga tentang wacana amendemen UUD 1945," lanjut dia.

Pimpinan PKS akan mendengarkan paparan dari para pimpinan MPR terkait amendemen konstitusi. Selain itu, PKS juga akan akakn menyampaikan pandangan terkait amendemen tersebut. 

 

Kompas TV Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menanggapi soal isu Susi Pudjiastuti dan Ignasius Jonan jadi petinggi di BUMN. Arya justru bertanya balik pada wartawan soal asal isu tersebut. Arya pun belum dapat pastikan nama-nama tersebut. Menurut Arya, pihak BUMN masih evaluasi BUMN-BUMNlainnya. "Isunya dari mana? Kita masih mengevaluasi BUMN-BUMN lain. Setelah lima yang besar, kita mengevaluasi semuanya. Jadi, mau Garuda atau apapun, itu pasti dievaluasi kita," ujar Arya kepada wartawan, Selasa (26/11/19). #SusiPudjiastuti #IgnasiusJonan #AhokPertamina
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam

Nasional
PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

Nasional
Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Nasional
Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Nasional
Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Nasional
Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Nasional
Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Nasional
Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Nasional
Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Nasional
MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

Nasional
Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa 'Dikit' Viralkan

Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa "Dikit" Viralkan

Nasional
Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Nasional
Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema 'Student Loan' Imbas UKT Mahal

Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema "Student Loan" Imbas UKT Mahal

Nasional
Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Nasional
Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com