Bertemu Pimpinan MPR, PKS Akan Beri Pandangan soal Wacana Amendemen

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian mengatakan, PKS akan menyampaikan pandangan perihal wacana amendemen UUD 1945 saat bertemu pimpinan MPR pada Selasa (26/11/2019) siang.

"Insya Allah hari ini pimpinan MPR akan silaturahim dengan pimpinan DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Agenda yang akan dibahas selain persoalan bangsa juga tentang wacana amendemen UUD Tahun 1945," ujar Pipin dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa.

"Dari PKS akan mendengarkan paparan dari pimpinan MPR dan menyampaikan pandangan kami terkait wacana amandemen tersebut," kata dia.

Menurut Pipin, sesuai informasi dari pihak MPR, pimpinan MPR yang akan hadir dalam pertemuan tersebut adalah Ketua Bambang Soesatyo, Ahmad Muzani, Arsul Sani, dan Hidayat Nur Wahid.

Baca juga: Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Rombongan akan diterima oleh Presiden PKS Sohibul Iman, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman, Sekretaris Majelis Syuro DPP PKS Untung Wahono.

Akan hadir juga Ketua Dewan Syariah Pusat DPP PKS Surahmah Hidayat dan Ketua Fraksi PKS MPR Tifatul Sembiring.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, silaturahim kebangsaan MPR ke sejumlah partai politik terkait rencana amendemen UUD 1945 masih akan terus berlanjut.

Sebab, hingga saat ini belum disepakati apa yang diamendemen dalam konstitusi.

"Karena dari beberapa bulan saya menjadi ketua MPR, ada lima wacana yang berkembang. Pertama perubahan terbatas amendemen, kedua penyempurnaan," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

"Ketiga perubahan menyeluruh, keempat kembali ke UUD yang asli dan yang kelima tidak perlu amandemen. Kan gitu," ujar dia.

Baca juga: MPR Lanjutkan Safari ke Parpol demi Kepastian Amendemen UUD 1945

Demi menentukan rencana amendemen itu, MPR RI terus menjaring aspirasi publik.

Lagipula, meskipun amendemen sudah menjadi wacana publik, nyatanya hingga saat ini belum ada fraksi di MPR RI yang mengusulkan amendemen UUD 1945.

"Karena sampai saat ini pun kita belum menerima adanya usulan daripada yang ingin mengubah UU atau amendemen. Belum ada satupun," ucap dia.

Bambang menjelaskan, tujuan MPR menggelar safari ke tiap parpol adalah untuk meyakinkan sepuluh pimpinan MPR, apakah konstitusi perlu diamendemen atau tidak.

"Kami mengundang publik, mengundang parpol, untuk meyakinkan kami di sini wakil-wakil mereka di sini untuk melakukan atau tidak melakukan amendemen," kata dia.