Kompas.com - 26/11/2019, 07:40 WIB
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (ketiga kanan) memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11/2019). Ratas tersebut membahas tentang percepatan kemudahan berusaha. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (ketiga kanan) memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11/2019). Ratas tersebut membahas tentang percepatan kemudahan berusaha. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana perubahan masa jabatan presiden terkait rencana amendemen UUD 1945 menimbulkan kekhawatiran dari sejumlah pihak.

Munculnya wacana ini diungkapkan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid setelah bertemu dengan perwakilan Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Menurut Hidayat, secara informal ada anggota fraksi di MPR yang mewacanakan seorang presiden dapat dipilih kembali sebanyak tiga periode.

Ada pula yang mewacanakan presiden hanya dapat dipilih satu kali namun masa jabatannya diperpanjang menjadi 8 tahun.

Baca juga: Djarot: Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden Membahayakan

Namun, Hidayat tidak menjelaskan fraksi mana saja yang mewacanakan hal tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa wacana yang muncul masih dibahas dan dikaji oleh pimpinan MPR.

Terkait wacana tersebut, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan ketidaksepakatannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mardani menilai, wacana penambahan masa jabatan presiden presiden justru berbahaya bagi perwujudan cita-cita reformasi dan berpeluang membawa Indonesia kembali ke masa Orde Baru.

“Saya heran masih ada pihak-pihak yang menginginkan penambahan masa jabatan presiden. Saya pikir jelas usulan itu membahayakan bagi reformasi yang sedang berjalan. Masa mau nostalgia otoritarianisme Orde Baru lagi?“ ujar Mardani kepada wartawan, Senin (25/11/2019).

Menurut Mardani, bukan kali ini saja wacana penambahan masa jabatan presiden digulirkan. Pada 2010 lalu, wacana serupa juga pernah mencuat.

Baca juga: Ketua DPP PKS: Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden Berbahaya bagi Reformasi

Anggota Komisi II DPR ini mengatakan, sebaiknya penambahan masa jabatan presiden tidak kembali diwacanakan karena kontra-produktif dengan proses demokratisasi yang tengah berjalan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Situs Badan Siber dan Sandi Negara Diretas 'Hacker' Brasil

Saat Situs Badan Siber dan Sandi Negara Diretas 'Hacker' Brasil

Nasional
5 Fakta Tabrakan LRT di Cibubur, Diduga Human Error hingga Dirut INKA Minta Maaf

5 Fakta Tabrakan LRT di Cibubur, Diduga Human Error hingga Dirut INKA Minta Maaf

Nasional
Mensesneg Era SBY, Sudi Silalahi, Tutup Usia

Mensesneg Era SBY, Sudi Silalahi, Tutup Usia

Nasional
Menlu: Pandemi Belum Berakhir, Kasus Covid-19 Global Kembali Naik

Menlu: Pandemi Belum Berakhir, Kasus Covid-19 Global Kembali Naik

Nasional
Personel ILO TNI Terima Tanda Kehormatan dari Filipina

Personel ILO TNI Terima Tanda Kehormatan dari Filipina

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Jubir Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk Kuwait | Eks Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk AS

[POPULER NASIONAL] Eks Jubir Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk Kuwait | Eks Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk AS

Nasional
Semangat Persatuan, Senjata Tercanggih untuk Pertahanan Negara

Semangat Persatuan, Senjata Tercanggih untuk Pertahanan Negara

Nasional
Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Penggunaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang 'Scanning'

Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Penggunaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang "Scanning"

Nasional
Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Nasional
Soal Kemenag 'Hadiah' untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Soal Kemenag "Hadiah" untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Nasional
Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol 'RFS'

Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol "RFS"

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Nasional
Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Nasional
Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan 'Human Error'

Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan "Human Error"

Nasional
Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.