Kompas.com - 25/11/2019, 15:13 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat menilai wacana perubahan masa jabatan presiden terkait rencana amendemen UUD 1945 merupakan hal yang membahayakan.

Ia berpendapat wacana itu kontraproduktif dengan rekomendasi MPR periode 2014-2019, yakni menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Kalau menurut saya sih membahayakan ya. Jadi tidak produktif. Ya boleh-boleh saja (berwacana). Tapi produktif tidak? Kan begitu," ujar Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Baca juga: Wacana Masa Jabatan Presiden Disebut Perlu Ada Kajian Serius

Di sisi lain, lanjut Djarot, perubahan masa jabatan presiden dikhawatirkan akan membawa Indonesia seperti pada masa-masa Orde Baru.

Politisi PDI Perjuangan (PDI-P) itu mencontohkan masa kepemimpinan Presiden Soeharto yang berkuasa selama lebih dari 30 tahun.

Menurut Djarot, masa jabatan presiden yang berlaku saat ini sudah ideal dan tak perlu diperpanjang.

Berdasarkan Pasal 7 UUD 1945, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Dengan demikian, presiden dan wakil presiden dapat menjabat paling lama 10 tahun dalam dua periode.

"Kalau kita tetap seperti sekarang. Dua periode. Tidak tiga periode. Kembali lagi nanti kayak Pak Harto. Pak Harto berapa kali tuh," tutur Djarot.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengungkapkan adanya wacana perubahan masa jabatan presiden dan wakil presiden terkait amendemen UUD 1945. Artinya amendemen UUD 1945 tidak hanya sebatas menghidupkan kembali GBHN.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pangkoarmada RI Abdul Rasyid Kini Sandang Pangkat Laksamana Madya

Pangkoarmada RI Abdul Rasyid Kini Sandang Pangkat Laksamana Madya

Nasional
Temuan KBMB Soal Ratusan Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia dan Respons Kemlu

Temuan KBMB Soal Ratusan Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia dan Respons Kemlu

Nasional
Epidemiolong Sebut Uji Klinis Fase 3 Vaksin Merah Putih Langkah Besar

Epidemiolong Sebut Uji Klinis Fase 3 Vaksin Merah Putih Langkah Besar

Nasional
Majikan Adelina Bebas, Pemerintah Diminta Tunda Kirim Pekerja Migran ke Malaysia

Majikan Adelina Bebas, Pemerintah Diminta Tunda Kirim Pekerja Migran ke Malaysia

Nasional
18 Perwira Tinggi TNI AD Naik Pangkat, Berikut Rincian Daftarnya…

18 Perwira Tinggi TNI AD Naik Pangkat, Berikut Rincian Daftarnya…

Nasional
Komandan Kopasgat dan 7 Perwira Tinggi TNI AU Naik Pangkat

Komandan Kopasgat dan 7 Perwira Tinggi TNI AU Naik Pangkat

Nasional
Wacana Utopis Duet Ganjar-Anies dan Potensi Pecah Kongsi PDI-P dengan Nasdem

Wacana Utopis Duet Ganjar-Anies dan Potensi Pecah Kongsi PDI-P dengan Nasdem

Nasional
Jokowi dan Iriana Naik Kereta Luar Biasa yang Disiapkan Pemerintah Ukraina

Jokowi dan Iriana Naik Kereta Luar Biasa yang Disiapkan Pemerintah Ukraina

Nasional
Secercah Harapan dari Vaksin Merah Putih

Secercah Harapan dari Vaksin Merah Putih

Nasional
Bangun Keluarga, Membangun Masa Depan Bangsa Indonesia

Bangun Keluarga, Membangun Masa Depan Bangsa Indonesia

Nasional
Wamenkumham Sebut Pemerintah Tak Antikritik, meski Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Wamenkumham Sebut Pemerintah Tak Antikritik, meski Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Nasional
[POPULER NASIONAL] Keakraban Jokowi dengan Pemimpin Negara Anggota G7 | Sunny Mundur dari PSI karena Dukung Anies

[POPULER NASIONAL] Keakraban Jokowi dengan Pemimpin Negara Anggota G7 | Sunny Mundur dari PSI karena Dukung Anies

Nasional
Kala PSI Sebut Eks Staf Ahok 'Gentleman' karena Mundur demi Dukung Anies Baswedan...

Kala PSI Sebut Eks Staf Ahok "Gentleman" karena Mundur demi Dukung Anies Baswedan...

Nasional
Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia

Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia

Nasional
Jangka Waktu Perlindungan Merek

Jangka Waktu Perlindungan Merek

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.