Pilkada Melalui DPRD Dinilai Akan Hadirkan Permainan Uang

Kompas.com - 24/11/2019, 22:30 WIB
Mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay saat ditemui di acara FGD KPU tentang E-Rekapitulasi di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay saat ditemui di acara FGD KPU tentang E-Rekapitulasi di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hadar Nafis Gumay menilai, akan ada ruang untuk permainan uang apabila pemilihan kepala daerah ( pilkada) dilakukan oleh DPRD.

Hal tersebut disampaikan Hadar dalam diskusi Formappi bertajuk "Quo Vadis Pilkada Langsung" di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (24/11/2019).

Menurut Hadar, permainan uang tersebut bisa muncul karena adanya pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD yang akan ditagih setiap tahun hingga tiap akhir periode jabatan.

"Kita sudah punya pengalaman bahwa pemilihan melalui DPRD melibatkan uang, janji-janji, konsesi-konsesi dan bagaimana pertanggungjawaban kepala daerah melalui DPRD setiap tahun akan ditagih dan itu menjadi ruang untuk permainan uang," ujar Hadar.

Baca juga: Eks Komisioner KPU Nilai yang Harus Dibenahi Proses Pilkada, Bukan Ganti Sistem Langsung

Akibatnya, kata dia, maka rakyat akan tertinggal karena sama sekali tak memiliki keterlibatan dalam memilih kepala daerahnya.

Tidak hanya itu, calon kepala daerah yang maju bukan dari partai politik pun ruangnya akan tertutup jika pemilihan dikembalikan lagi ke DPRD.

"Jadi ini sangat rumit, tidak hanya rakyat kehilangan haknya, kedaulatan yang sudah di-protect dalam konstitusi kita itu jadi hilang. Tapi banyak masalah lain akan timbul," kata dia.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan mekanisme pilkada secara langsung untuk dievaluasi. 

Baca juga: Pemilihan di DPRD Dinilai Bukan Jawaban Berbagai Masalah Pilkada

Kemudian muncul kembali wacana pilkada melalui DPRD. Tito kemudian menegaskan bahwa evaluasi pilkada bukan berarti mengembalikan pilkada kepada DPRD.

"Usulan yang saya sampaikan adalah, bukan untuk kembali ke A atau ke B, tetapi adakan evaluasi," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Tito menjelaskan, ia meminta pilkada langsung dievaluasi karena terdapat beberapa masalah dalam penyelenggaraannya.

Menurut dia, pilkada langsung menyebabkan masyarakat di daerah terpolarisasi.

Ia mencontohkan, Pilkada Papua pada 2012 yang ditunda karena terjadi perang suku.

"Saya sendiri sebagai mantan Kapolri, mantan Kapolda itu melihat langsung, misalnya di Papua 2012 saya menjadi Kapolda di sana, Kabupaten Puncak itu empat tahun tertunda pilkadanya karena konflik perang," ujarnya.

Baca juga: Pilkada Asimetris, antara Politik Berbiaya Mahal dan Evaluasi Parpol

Tito juga mengatakan, pilkada langsung juga melihat aspek biaya politik yang tinggi.

Ia menjelaskan, biaya politik tinggi pada pilkada itu mulai dari dana yang dikeluarkan APBN dan APBD, bahkan biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Nasional
Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan 'Taliban'

Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan "Taliban"

Nasional
Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X