Pemilihan di DPRD Dinilai Bukan Jawaban Berbagai Masalah Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai bahwa pemilihan kepala daerah atau pilkada secara langsung dikembalikan ke tidak langsung bukan jawaban atas berbagai persoalan yang terjadi pada pilkada sebelumnya.

"Jangan kemudian kita balik arah dari pemilihan langsung ke pemilihan tidak langsung, itu bukan jawaban," kata Refly Harun di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).

Menurut Refly, dalam pemilihan kepala daerah sudah ada istilah desentralisasi asimetris, yakni otonomi daerah yang membuat daerah tersebut memiliki kekhususan.

Ia mencontohkan, Yogyakarta tidak perlu melakukan pemilihan kepala daerah untuk Gubernur. Kemudian, DKI Jakarta tidak perlu melakukan pemilihan wali kota.

Baca juga: Eks Komisioner KPU Nilai yang Harus Dibenahi Proses Pilkada, Bukan Ganti Sistem Langsung

Ini termasuk juga di Aceh yang memperbolehkan adanya partai lokal serta di Papua yang mengharuskan ada calon-calon kepala daerah yang berasal dari Papua asli.

Dengan demikian, Refly Harun mengaku lebih setuju apabila persoalan asimetris tersebut dikaji lebih lanjut.

"Misalnya, apakah di Papua di daerah-daerah tertentu yang di pegunungan terutama yang masih memberlakukan sistem noken masih memerlukan pemilihan secara langsung atau tidak?" kata dia.

"Karena pemilihan langsung itu adalah pemilihan luber dan jurdil harusnya, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil," kata dia.

Baca juga: Kelakar Surya Paloh, Lembaga Survei Paling Menentang Pilkada Lewat DPRD

Menurut dia, dalam sistem noken yang merupakan sistem pemilu khusus untuk Papua, luber sulit tercapai.

Evaluasi pilkada langsung di daerah lain juga harus dilihat bisa diterapkan atau tidak.

Namun, kata dia, apabila suatu daerah sudah bisa melaksanakan pilkada sendiri tetapi diiringi dengan isu kecurangan atau biaya mahal, sesungguhnya bisa dicari jalan keluar lainnya.

"Intinya kalau suatu daerah sudah mampu melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung dan isunya adalah governance pemilu misalnya kecurangan, biaya dan lain sebagainya, saya kira banyak cara untuk menegakkan governance pemilu atau pilkada kita," kata dia.

"Banyak cara untuk menghemat, banyak cara untuk membuat efektif dan efisien, banyak cara untuk membuat pilkada itu jujur dan adil," ucap Refly Harun.