Pemilihan di DPRD Dinilai Bukan Jawaban Berbagai Masalah Pilkada

Kompas.com - 24/11/2019, 21:25 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai bahwa pemilihan kepala daerah atau pilkada secara langsung dikembalikan ke tidak langsung bukan jawaban atas berbagai persoalan yang terjadi pada pilkada sebelumnya.

"Jangan kemudian kita balik arah dari pemilihan langsung ke pemilihan tidak langsung, itu bukan jawaban," kata Refly Harun di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).

Menurut Refly, dalam pemilihan kepala daerah sudah ada istilah desentralisasi asimetris, yakni otonomi daerah yang membuat daerah tersebut memiliki kekhususan.

Ia mencontohkan, Yogyakarta tidak perlu melakukan pemilihan kepala daerah untuk Gubernur. Kemudian, DKI Jakarta tidak perlu melakukan pemilihan wali kota.

Baca juga: Eks Komisioner KPU Nilai yang Harus Dibenahi Proses Pilkada, Bukan Ganti Sistem Langsung

Ini termasuk juga di Aceh yang memperbolehkan adanya partai lokal serta di Papua yang mengharuskan ada calon-calon kepala daerah yang berasal dari Papua asli.

Dengan demikian, Refly Harun mengaku lebih setuju apabila persoalan asimetris tersebut dikaji lebih lanjut.

"Misalnya, apakah di Papua di daerah-daerah tertentu yang di pegunungan terutama yang masih memberlakukan sistem noken masih memerlukan pemilihan secara langsung atau tidak?" kata dia.

"Karena pemilihan langsung itu adalah pemilihan luber dan jurdil harusnya, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil," kata dia.

Baca juga: Kelakar Surya Paloh, Lembaga Survei Paling Menentang Pilkada Lewat DPRD

Menurut dia, dalam sistem noken yang merupakan sistem pemilu khusus untuk Papua, luber sulit tercapai.

Evaluasi pilkada langsung di daerah lain juga harus dilihat bisa diterapkan atau tidak.

Namun, kata dia, apabila suatu daerah sudah bisa melaksanakan pilkada sendiri tetapi diiringi dengan isu kecurangan atau biaya mahal, sesungguhnya bisa dicari jalan keluar lainnya.

"Intinya kalau suatu daerah sudah mampu melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung dan isunya adalah governance pemilu misalnya kecurangan, biaya dan lain sebagainya, saya kira banyak cara untuk menegakkan governance pemilu atau pilkada kita," kata dia.

"Banyak cara untuk menghemat, banyak cara untuk membuat efektif dan efisien, banyak cara untuk membuat pilkada itu jujur dan adil," ucap Refly Harun.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 30 Mei: Penambahan Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 24 Provinsi, Jatim Tertinggi

UPDATE 30 Mei: Penambahan Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 24 Provinsi, Jatim Tertinggi

Nasional
UPDATE 30 Mei: Ada 47.714 ODP dan 12.832 PDP

UPDATE 30 Mei: Ada 47.714 ODP dan 12.832 PDP

Nasional
UPDATE 30 Mei: 10 Provinsi Ini Nihil Kasus Baru Covid-19

UPDATE 30 Mei: 10 Provinsi Ini Nihil Kasus Baru Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Mei: Pemerintah Telah Periksa 311.906 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 30 Mei: Pemerintah Telah Periksa 311.906 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Mei: Bertambah 53, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 1.573 Orang

UPDATE 30 Mei: Bertambah 53, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 1.573 Orang

Nasional
Bertambah 523, Kini Ada 7.015 Orang Sembuh dari Covid-19

Bertambah 523, Kini Ada 7.015 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Mei: Bertambah 557, Kasus Covid-19 Capai 25.773

UPDATE 30 Mei: Bertambah 557, Kasus Covid-19 Capai 25.773

Nasional
LAN Lakukan Penyederhanaan Birokrasi untuk Hadapi New Normal

LAN Lakukan Penyederhanaan Birokrasi untuk Hadapi New Normal

Nasional
UPDATE 30 Mei: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Tambah 15 Orang, Kasus Perdana di Chile

UPDATE 30 Mei: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Tambah 15 Orang, Kasus Perdana di Chile

Nasional
Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Nasional
Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan 'New Normal'

Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan "New Normal"

Nasional
Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Nasional
Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Nasional
Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Nasional
Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X