Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah DPR, Kepala BNN Klaim Pemberantasan Narkoba Berjalan Efektif

Kompas.com - 21/11/2019, 20:23 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) Heru Winarko membantah Komisi III DPR yang menilai bahwa pemberantasan narkoba tidak berjalan efektif.

Heru mengklaim kinerja BNN sudah baik. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang diungkap BNN, sehingga angkanya menurun.

"Efektif, yang sekarang ini sudah banyak ungkap dan sudah banyak berkurang," kata Heru usai rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).

Menurut Heru, atas kinerja BNN, kini hampir tidak ada lagi penyalahgunaan narkoba jenis heroin dan putau.

Baca juga: Anggota Komisi III: Apakah BNN Masih Bisa Diharapkan atau Dilebur ke Polri?

Dua jenis narkoba itu peredarannya sudah sangat berkurang. Hanya saja, angka penyalahgunaan ganja masih sangat tinggi.

"Pada sumbernya baik di Aceh, di Medan dan beberapa tempat yang kita musnahkan ladang ladang ganja," ujar Heru.

Heru melanjutkan, dirinya juga bekerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam menekan angka peredaran narkoba. Mulai dari kepolisian, bea cukai, hingga angkatan laut.

Daerah-daerah yang disinyalir rawan peredaran narkoba pun, kata Heru, pengawasannya terus ditingkatkan.

"Banyak yang kita tangkap tapi juga ditangkal. Kami menangkal bagaimana narkoba ini masuk ke Indonesia," kata dia.

Baca juga: Masinton Pasaribu: Saya Minta BNN Dievaluasi, Bubarkan!

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sarifuddin Sudding menilai, kinerja BNN masih buruk.

Ia menyebutkan, jika tak ada pembenahan, terbuka opsi untuk tak mempertahankan BNN, dan melebur lembaga itu menjadi satu kesatuan dengan institusi kepolisian.

"Bagaimana supaya betul-betul kita harapkan BNN ini apakah lembaga ini masih tetap dipertahankan atau kita lebur aja satu institusi di kepolisian," kata Sudding saat rapat dengar pemdapat bersama BNN di Komisi III DPR, Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019)

Senada dengan Sudding, anggota Komisi III DPR Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu juga menilai kerja BNN tak menunjukan hasil. Peredaran narkoba di Indonesia pun menjadi ancaman yang serius.

Bahkan, Masinton mengancam membubarkan BNN.

"Saya minta BNN dievaluasi, bubarkan. Kita akan melakukan revisi terhadap undang-undqng narkotika. Dilebur saja (BNN) nggak perlu lagi. Nggak ada progres," kata Masinton.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com