Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Sebut Kesiapan SDM adalah Cara Manfaatkan Bonus Demografi

Kompas.com - 21/11/2019, 14:52 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

MAGELANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan bahwa kesiapan sumber daya manusia, terutama pembangunan karakter, menjadi salah satu cara untuk memanfaatkan bonus demografi.

"Menyiapkan SDM, terutama karakter dan meningkatkan kemampuan kapasitas keterampilan (memanfaatkan bonus demografi)," ujar Muhadjir saat pengukuhan Ekspedisi Bakti Pemuda PMK di Rindam IV Diponegoro, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (21/11/2019).

Muhadjir mengatakan, oleh karena itu pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan balai-balai pelatihan akan terus didorong untuk menyiapkan SDM tersebut.

Mereka akan diminta memainkan peranan signifikan dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang cakap, terampil, serta sesuai dengan kebutuhan zaman dan lapangan pekerjaan.

Baca juga: Menko PMK: Pemuda Harus jadi Sasaran Pendidikan Karakter

Dengan demikian, peran penduduk produktif dalam menghadapi era bonus demografi pada 2030-2036 ini sangat diharapkan mampu bekerja secara produktif pula demi kesiapan SDM-nya.

"Keuntungannya, kalau penduduk yang berusia produktif ini bekerja produktif dengan penghasilan yang sangat tinggi, maka penghasilannya disamping untuk kepentingannya sendiri juga bisa digunakan untuk menghidupi penduduk yang tidak produktif," kata dia.

Dengan demikian, kata dia, maka akan ada tabungan untuk investasi nasional.

Apalagi, jumlah penduduk produktif di Indonesia lebih banyak dibandingkan penduduk yang usianya tidak termasuk usia produktif.

Baca juga: Menko PMK: Kartu Prakerja Dieksekusi Paling Lambat Februari 2020

Adapun yang tidak termasuk usia produktif adalah mereka yang baru lahir sampai sekitar umur 16 atau 17 tahun.

Selain itu, yang juga masuk kelompok tak produktif adalah orang lanjut usia, yaitu penduduk senior yang berusia antara umur 63 sampai meninggal dunia.

"Semakin besar tabungan dari penduduk usia produktif ini maka akan semakin besar peluang untuk melakukan investasi dan itulah, semakin besar investasi itu, akan menjadi tolok ukur, maju tidaknya sebuah negara," kata dia.

Namun, jika penduduk usia produktif tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang hebat, dan tidak bekerja di lapangan pekerjaan produktif dengan penghasilannya tinggi, maka akan terjadi jebakan pendapatan menengah atau middle income trap.

"Kita sekarang sedang berusaha keras untuk lepas dari jebakan pendapatan menengah, karena kalau negara pendapatannya menengah. Itu untuk naik menjadi negara maju susah, tapi kalau turun menjadi negara miskin lebih besar peluangnya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com