Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Perkirakan Ada 10 Juta Orang Butuh Kartu Prakerja

Kompas.com - 21/11/2019, 13:03 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

MAGELANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memperkirakan ada 10 juta orang yang membutuhkan kartu prakerja.

Namun, ada proses seleksi bagi mereka yang bakal mendapatkannya.

"Diperkirakan yang membutuhkan 10 juta (orang), tapi nanti akan diseleksi, kemungkinan (10 juta) tapi ini akan dirataskan (rapat terbatas dengan presiden)," kata Muhadjir usai acara pengukuhan Ekspedisi Bakti Pemuda PMK di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (21/11/2019).

"Tentu saja diprioritaskan mereka yang memang siap memasuki dunia kerja tapi belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan," kata dia.

Baca juga: Bukan Sekadar untuk Gaji Pengangguran, Ini Fungsi Kartu Prakerja

Muhadjir memastikan bahwa kartu pekerja diperuntukkan bagi para pemuda yang belum mendapat pekerjaan tetapi ingin mendapat pengalaman pelatihan.

Nantinya para pemuda yang mendapat kartu prakerja tersebut bisa memilih tempat pelatihan baik milik pemerintah maupun swasta.

Muhadjir mengatakan, setiap provinsi nantinya akan mendapatkan kuota untuk pembagian kartu prakerja tersebut.

Baca juga: Jokowi Dilaporkan soal Kartu Prakerja, Timses Singgung Janji Prabowo Naikkan Gaji Penegak Hukum

"Kartu prakerja dimaksudkan untuk pemuda yang belum dapat pekerjaan dan ingin mendapat pelatihan, maka biaya pelatihannya itu bisa diambil dari bantuan kartu prakerja tersebut," terang dia.

"Nanti biayanya bisa ditanggung oleh negara/pemerintah melalui kartu prakerja itu," lanjut dia.

Rencananya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memintanya untuk dapat mengeksekusi kartu prakerja ini pada Februari 2020 ini.

Kompas TV Apakah rencana pemerintah menggaji pengangguran sudah tepat? Atau justru akan menambah beban APBN?<br /> <br /> Akan dibahas bersama Deputi 3 Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis, Denni Puspa Purbasari. Dan juga Enny Sri Hartati, peneliti senior INDEF. #GajiPengangguran #JokoWidodo #PengangguranDigaji
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com