Mungkinkah Pilkada Bakal Dikembalikan ke DPRD?

Tito menjelaskan, daerah-daerah yang memiliki kedewasaan demokrasi yang cukup tinggi bisa menyelenggarakan pilkada secara langsung.

Sebab, masyarakat di daerah tersebut dinilai mampu mengkritisi visi dan misi calon kepala desa.

Sementara itu, kata Tito, bagi daerah yang memiliki indeks kedewasaan demokrasi rendah, maka perlu disiapkan mekanisme lain yaitu, pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD.

"Yang rendah maka ini mekanisme lain apakah melalui DPD, DPRD seperti dulu, tapi bagaimana reduce damage juga. Kalau problem di DPRD bagaimana dengan independen tadi, mereka bisa terakomodir solusinya seperti apa?" ucapnya.

Baca juga: Soal Pilkada Langsung atau Tidak, KPU Ingin Ada Kajian Mendalam

Lantas, apakah pilkada asimetris mendapat dukungan dari parpol?

PDI Perjuangan

PDI Perjuangan mendukung usulan Tito untuk melakukan evaluasi terhadap pilkada langsung.

Sama dengan Mendagri, Hasto mengatakan, dari pengalamannya, pilkada langsung bisa berpotensi terjadinya konflik horizontal.

Selain itu, biaya politik yang tinggi di daerah sehingga membuat para kepala daerah melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam demi mengembalikan modal politiknya.

"Oleh karena itu, karena kepentingan investor politik sehingga di daerah dilakukan berbagai eksploitasi alam luar biasa. Mengeruk kekayaan alam kita luar biasa karena pilkada dengan biaya politik mahal," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Selasa (19/11/2019).

Baca juga: Setuju Mendagri, PDI-P Usul Penerapan Dua Sistem Pilkada

Hasto juga mengatakan, partainya menilai pemerintah bisa melakukan pilkada dengan dua sistem pemilihan yang berbeda, tergantung hasil indeks kedewasaan demokrasi.

Pemilihan kepala daerah yang dimaksud Hasto adalah pilkada asimetris.

"Daerah-daerah yang potensi konfliknya besar, maka di daerah tersebut dengan hikmat kebijaksanaan, kita galakkan pemilu asimetris," kata Hasto.

PPP

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi, mengatakan, pilkada di Indonesia sudah menerapkan sistem asimetris.