Mungkinkah Pilkada Bakal Dikembalikan ke DPRD? Halaman 3

Kompas.com - 20/11/2019, 06:55 WIB

Haryanti Puspa Sari,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Haryanti Puspa Sari

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Kompas TV Kamis pagi tadi, presiden Joko Widodo mengumpulkan semua menteri, pejabat lembaga, serta kepala daerah setara gubernur di Istana Negara, Jakarta. Didampingi wakil presiden, Maruf Amin, presiden menyerahkan daftar isian pelaksanaan angaran, atau dipa, dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2020, kepada semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dipa adalah dokumen yang diperlukan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai acuan resmi untuk membelanjakan uang negara. Ada 909 triliun rupiah, untuk kementerian dan lembaga, dan 556 triliun rupiah untuk transfer ke daerah. Presiden pun kembali mengingatkan agar para menteri dan kepala daerah segera membelanjakan anggaran, dan memastikan pembelanjaan anggaran itu dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Hal itu, kata dia, bisa dilihat dari pilkada di Papua yang menggunakan sistem noken. Kemudian, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masyarakatnya tidak melaksanakan pilkada langsung untuk memilih gubernur.

"Yang terpenting ada evaluasi apakah nantinya pilkada ini tetap dilaksanakan secara langsung (seluruhnya), atau tidak langsung di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD, atau pilkada dengan sistem asimetris (ada daerah yang langsung dan ada yang tidak langsung)," ujar Arwani di DPP PPP, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

Lebih lanjut, Arwani sepakat bahwa ciri khas masing-masing daerah saat memilih kepala daerah dapat dipertimbangkan.

Pasalnya, tujuan utama pilkada adalah mencari seorang pemimpin yang berkualitas dan membawa kesejahteraan bagi rakyat. Ia meyakini daerah-daerah tertentu dapat melakukan tersebut.

Gerindra

Partai Gerindra tak menyatakan secara spesifik apakah partainya mendukung atau tidak pilkada secara langsung.

Namun, partai yang dinakhodai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu tak mempermasalahkan jika kepala desa dipilih DPRD.

Sebab, pilkada melalui DPRD tidak melanggar UUD 1945.

"Sehingga, tidak masalah jika wakil rakyat yang menentukan kembali wali kota/bupati di daerah masing-masing," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangan tertulis, Selasa (19/11/2019).

Dasco mengatakan, dalam Pasal 18 ayat 4 dalam UUD 1945, tidak disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara langsung.

"Bunyi Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945: 'Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis'," ujarnya.

Adapun pertimbangan lain Partai Gerindra adalah pemilihan kepala daerah yang dapat memicu konflik antar-pendukung calon dan biaya politik yang mahal.

Nasdem

Berbeda dengan tiga parpol lainnya, Nasdem menyatakan sepakat untuk mengevaluasi penyelenggaraan pilkada, tetapi tak ingin mengubah pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).