Soal Pilkada Langsung atau Tidak, KPU Ingin Ada Kajian Mendalam

Kompas.com - 19/11/2019, 20:55 WIB
Komisioner KPU, Hasyim Asyari di Kantor DPP PPP, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comKomisioner KPU, Hasyim Asyari di Kantor DPP PPP, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menyatakan pelaksanaan pilkada secara asimetris perlu didahului kajian mendalam.

Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari, usai memberikan materi dalam diskusi di DPP PPP, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

"Ya harus melalui kajian mendalam dulu. Sehingga kalau sudah ada kajiannya bisa diketahui arah (kebijakan) ke depan akan ke mana kan sudah ketahuan, " tutur Hasyim.

Hasyim juga menyambut baik adanya usulan melakukan evaluasi pelaksanaan pilkada.


Jika nantinya pemerintah dan DPR jadi merealisasikan evaluasi, dirinya menyarankan agar semua pemangku kepentingan pemilu diajak duduk bersama.

Baca juga: Evaluasi Pilkada, Komisi II DPR: Terbuka Opsi Gubernur Dipilih DPRD

Evaluasi, kata Hasyim, juga perlu dilakukan secara mendetail.

"Saya kira baik ya kalau setiap pemilu kemudian dilakukan evaluasi, baik soal bagaimana sistemnya, bagaimana prosesnya, soal tata kelola, dan tentu saja sampai sistem pengisian jabatan kenegaraan setelah pilkada," ujar Hasyim.

"Kemudian diambil jalan keluarnya. Dan hasil evaluasi itu akan dijadikan bahan untuk perbaikan ke depannya," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap adanya kajian indeks kedewasaan demokrasi di tiap-tiap daerah terkait Pilkada langsung.

Tito mengatakan, hasil kajian indeks kedewasaan demokrasi itu akan menjadi opsi mekanisme pilkada dilakukan secara asimetris.

"Salah satunya sistem asimetris sistem yang tadi disampaikan. Kalau asimetris berarti kita harus membuat indeks democratic maturity yaitu kedewasaan demokrasi tiap daerah," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Tito menjelaskan, apabila daerah yang memiliki kedewasaan demokrasi yang cukup tinggi, pilkada langsung bisa diterapkan.

Sebab, masyarakat di daerah tersebut diasumsikan baka memahami dan mampu mengkritisi visi dan misi calon kepala daerah.

"Seperti di kota-kota besar. Di mana masyarakatnya kalau ada kepala daerah datang menjelaskan tentang kampanye, program didengar, dimaknai, diserap, setelah itu bisa tahu plus minus dan bisa mengkritik," ujar dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X