Hakim MK Nilai Pemohon Uji Materi UU KPK Tak Serius

Kompas.com - 19/11/2019, 20:18 WIB
Sidang uji materil dan formil UU KPK hasil revisi di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (19/11/201). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSidang uji materil dan formil UU KPK hasil revisi di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (19/11/201).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi ( MK) Saldi Isra menilai, pemohon uji materil dan formil Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bersidang Selasa (19/11/2019) hari ini tidak serius.

Pasalnya, dari 25 pemohon, yang hadir dalam sidang hanya 10 orang.

Pemohon seluruhnya adalah advokat yang juga berstatus sebagai mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam As Syafi'iyah.

"Ini kalau teman-teman pemohon ini tidak serius datang, nanti kita akan coreti semua," kata Saldi dalam persidangan yang digelar di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

Baca juga: Di Sidang MK, Pemerintah Sebut Alasan Pentingnya Dewan Pengawas KPK

Saldi meminta pemohon menghormati mahkamah. Apalagi, sidang kali ini agendanya adalah mendengar keterangan perwakilan DPR dan Presiden atau pemerintah.

Setidaknya, kata Saldi, pemohon bisa memberi kuasa kepada salah seorang yang bisa hadir dalam sidang, dan menyampaikan keterangan yang jelas atas alasan ketidakhadiran pemohon.

"Jadi banyak sekali muncul (pemohon), tetapi ketika sidang, sedikit yang datang, padahal DPR sibuk, pemerintah sibuk, tapi datang, masa pemohon tidak bisa datang," ujar Saldi.

Saldi pun meminta pemohon yang hadir dalam sidang untuk mengingatkan pemohon yang tidak hadir, untuk lebih menghormati mahkamah.

Sebab, mahkamah punya kewajiban untuk memberikan kejelasan kepada seluruh pemohon perkara.

"Tolong diingatkan kepada teman-teman kalian, karena kalau pemohonnya puluhan, maka tugas kami kan berat sekali, harus menjelaskan satu per satu legal standing tersebut. Kalau pemohon 20 (orang) 20 (orang) yang (harus) dijelaskan," katanya.

Baca juga: Dalam Sidang MK, DPR Bantah Revisi UU KPK Dilakukan Sembunyi-sembunyi

Untuk diketahui, sebanyak 25 advokat yang juga berstatus sebagai mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam As Syafi'iyah mengajukan gugatan uji materil dan formil UU KPK hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi.

Pemohonan itu mencakup uji formil dan materil.

"Ini adalah merupakan permohonan pengajuan formil dan materil dari undang-undang, nomornya belum kami sampaikan, yang merupakan perubahan kedua dari UU Nomor 30 Tahum 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Wiwin Taswin, salah seorang perwakilan pemohon, di hadapan Majelis Hakim MK di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Nasional
Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Nasional
Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Nasional
Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Nasional
Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Nasional
Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Nasional
Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Nasional
UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

Nasional
Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'

Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

Nasional
49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

Nasional
Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Nasional
Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Syarat 'New Normal' Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Kepala Bappenas Sebut Syarat "New Normal" Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X