Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Kompas.com - 13/11/2019, 17:50 WIB
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan usai dilantik Presiden Joko Widodo KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMMenko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan usai dilantik Presiden Joko Widodo

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, saat ini terdapat investasi sebesar 123 miliar Dollar AS yang terhambat dan belum bisa direalisasikan.

Hal itu terjadi karena adanya tumpang tindih regulasi terkait investasi dan proses perizinan yang berbelit.

"Ternyata di pipe line kita, investasi itu yang sudah ada, tadi saya lapor ke Presiden juga, sudah USD 123 miliar. Itu yang sudah di pipe line. Ada yang sudah setahun, dua tahun, tiga tahun, tidak selesai-selesai prosesnya," ujar Luhut dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Baca juga: Sebelum Rancang Omnibus Law, Jokowi Diminta Perhatikan 5 Hal Ini

"Ada dua hal (penyebab), satu peraturan itu sendiri yang tumpang tindih. Kedua, dari kita sendiri karena kita tidak mau menyelesaikan ini karena kita masih suka impor," tutur dia.

Menurut Luhut, saat ini banyak peraturan dan proses perizinan investasi yang berantakan.

Hal ini sudah ia sadari sejak menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Luhut meyakini penerbitan Omnibus Law bisa menjadi salah satu cara mendorong percepatan realisasi investasi.

Baca juga: Apa Itu Omnibus Law, yang Disinggung Jokowi dalam Pidatonya?

Melalui Omnibus Law, pemerintah akan menyederhanakan regulasi yang berbelit dan panjang dengan membuat dua undang-undang (UU) besar yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

"Kalau kita masih punya peraturan yang tumpang tindih, kita enggak akan bisa main cepat. Jadi bangsa ini menjadi bangsa yang betul-betul raja di negeri sendiri," kata Luhut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berencana membuat sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus Law.

Hal ini disampaikan dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Minggu (20/10/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X