ISNU: daripada Ganti Istilah, Sebaiknya Jokowi Potong Akar Radikalisme

Kompas.com - 12/11/2019, 08:55 WIB
Ketua Umum PP ISNU Ali Masykur Musa (kiri) dan Sekretaris Umum M Kholid Syeirazi. KOMPAS.com/ FARID ASSIFAKetua Umum PP ISNU Ali Masykur Musa (kiri) dan Sekretaris Umum M Kholid Syeirazi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ( ISNU) Kholid Syeirazi meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan wacana mengubah istilah radikalisme menjadi manipulator agama.

Ia menyarankan, pemerintah seharusnya fokus memotong akar radikalisme ketimbang berkonsentrasi ke mengubah istilah yang justru hanya akan menuai polemik.

"Saya kira (Jokowi) jangan eksesif. Bahwa soal radikalisme itu ancaman nyata, iya. Saya tidak menganggap itu rekaan, pelakunya berdarah berdaging," ujar Kholid usai menghadiri Forum Grup Diskusi (FGD) di gedung Tribrata Jakarta, Senin (11/11/2019).

"Tapi daripada menimbulkan polemik, (pengubahan istilah radikalisme) tidak perlu. Sebaiknya Presiden dan pemerintah lebih ke memotong akar radikalisme," sambung dia.


Baca juga: Cegah Radikalisme, Kemenag Tulis Ulang Buku Pelajaran Agama di Sekolah

Kholid menjelaskan bahwa radikalisme erat kaitannya dengan ideologi kematian. Ideologi ini bisa tumbuh subur karena kehidupan sosial dan ekonomi yang semakin tidak terjamin.

Misalnya, adanya ketimpangan sosial, rendahnya faktor pendidikan, pengangguran, hingga kesehatan yang tidak terjangkau.

Dalam keadaan itu, kata dia, radikalisasi terhadap masyarakat tersebut akan dengan mudah masuk.

Alasannya, masyarakat tersebut akan mengambil alternatif dengan menyelami akan ideologi kematian.

Dengan situasi tersebut, pemerintah harus hadir untuk memotong laju pegangguran, kemiskinan, hingga ketimpangan.

Baca juga: Wapres Maruf Amin: Radikalisme Itu Bukan soal Pakaian, tetapi...

Menurut Kholid, dengan adanya jaminan tersebut memang tidak langsung menggerus akar radikalisme secara menyeluruh. Namun, itu bisa mengurangi orang dengan cara pola pikir tersebut.

"Jadi jangan gebyah-uyah (menyamaratakan). Kalau mau menangani itu harus mengajak, berembuk banyak orang. Anatominya diperjelas, siapa sih orang-orang yang dianggap mengancam negara dan kehidupan sosial, itu harus dilokalisir," lanjut dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Perintahkan TNI-Polri-BIN Tangkal Gangguan Keamanan Jelang Natal

Jokowi Perintahkan TNI-Polri-BIN Tangkal Gangguan Keamanan Jelang Natal

Nasional
Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Nasional
Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Nasional
Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Nasional
Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Nasional
Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Nasional
Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Nasional
PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

Nasional
LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

Nasional
Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Nasional
Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Nasional
Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Nasional
Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X