Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/11/2019, 08:55 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kholid Syeirazi meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan wacana mengubah istilah radikalisme menjadi manipulator agama.

Ia menyarankan, pemerintah seharusnya fokus memotong akar radikalisme ketimbang berkonsentrasi ke mengubah istilah yang justru hanya akan menuai polemik.

"Saya kira (Jokowi) jangan eksesif. Bahwa soal radikalisme itu ancaman nyata, iya. Saya tidak menganggap itu rekaan, pelakunya berdarah berdaging," ujar Kholid usai menghadiri Forum Grup Diskusi (FGD) di gedung Tribrata Jakarta, Senin (11/11/2019).

"Tapi daripada menimbulkan polemik, (pengubahan istilah radikalisme) tidak perlu. Sebaiknya Presiden dan pemerintah lebih ke memotong akar radikalisme," sambung dia.

Baca juga: Cegah Radikalisme, Kemenag Tulis Ulang Buku Pelajaran Agama di Sekolah

Kholid menjelaskan bahwa radikalisme erat kaitannya dengan ideologi kematian. Ideologi ini bisa tumbuh subur karena kehidupan sosial dan ekonomi yang semakin tidak terjamin.

Misalnya, adanya ketimpangan sosial, rendahnya faktor pendidikan, pengangguran, hingga kesehatan yang tidak terjangkau.

Dalam keadaan itu, kata dia, radikalisasi terhadap masyarakat tersebut akan dengan mudah masuk.

Alasannya, masyarakat tersebut akan mengambil alternatif dengan menyelami akan ideologi kematian.

Dengan situasi tersebut, pemerintah harus hadir untuk memotong laju pegangguran, kemiskinan, hingga ketimpangan.

Baca juga: Wapres Maruf Amin: Radikalisme Itu Bukan soal Pakaian, tetapi...

Menurut Kholid, dengan adanya jaminan tersebut memang tidak langsung menggerus akar radikalisme secara menyeluruh. Namun, itu bisa mengurangi orang dengan cara pola pikir tersebut.

"Jadi jangan gebyah-uyah (menyamaratakan). Kalau mau menangani itu harus mengajak, berembuk banyak orang. Anatominya diperjelas, siapa sih orang-orang yang dianggap mengancam negara dan kehidupan sosial, itu harus dilokalisir," lanjut dia.

Diberitakan, Presiden Jokowi ingin agar istilah radikalisme diganti menjadi manipulator agama.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Dalam rapat itu, Jokowi awalnya bicara terkait meredam aksi demonstrasi, reformasi hukum, hingga masalah industri pertahanan.

Baca juga: Cegah Radikalisme, Ketua MPR Dorong Pemerintah Masukkan Kurikulum Pancasila

Saat ingin menutup sambutannya, ia lalu memberi satu arahan lagi yang berkaitan dengan radikalisme.

"Terakhir, saya lupa tadi, harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya, dengan apa yang sekarang ini banyak disebut yaitu mengenai radikalisme," kata Jokowi.

Jokowi lalu mengusulkan agar ada istilah lain untuk menyebut orang-orang yang dianggap radikal.

"Atau mungkin, enggak tau, apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan, misalnya manipulator agama," kata dia.

"Saya serahkan kepada Pak Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan masalah ini," sambung dia. 

 

Kompas TV Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif menyatakan pimpinan FPI Rizieq Shihab tak bisa kembali ke tanah air karena adanya hambatan yang bersifat politik. Pernyataan yang disampaikan Slamet Maarif ini dilakukan bersama Ketua Umum FPI dan perwakilan dari GNPF Ulama. Tak hanya itu Slamet Maarif juga memberi tanggapan atas pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut pemerintah tak pernah mengeluarkan surat cegah tangkal kepada Rizieq Shihab. Sementara itu Ketua Umum Front Pembela Islam Sobri Lubis meminta hak azasi Rizieq Shihab sebagai Warga Negara Indonesia dilindungi. #RizieqShihab #Pencekalan #PemerintahIndonesia
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Dewan Pakar Timnas Anies-Cak Imin Usul Anggaran IKN Dialihkan untuk Kembangkan 14 Kota di Luar Jawa

Dewan Pakar Timnas Anies-Cak Imin Usul Anggaran IKN Dialihkan untuk Kembangkan 14 Kota di Luar Jawa

Nasional
KPU: Seluruh Debat Capres-Cawapres Digelar di Jakarta

KPU: Seluruh Debat Capres-Cawapres Digelar di Jakarta

Nasional
Mutasi TNI: Mayjen Saleh Mustafa Gantikan Maruli Jadi Pangkostrad

Mutasi TNI: Mayjen Saleh Mustafa Gantikan Maruli Jadi Pangkostrad

Nasional
Sambangi PBNU, Polri Ajak Kawal Pemilu Damai

Sambangi PBNU, Polri Ajak Kawal Pemilu Damai

Nasional
KSAD Maruli Jamin TNI AD Bakal Netral di Pemilu 2024

KSAD Maruli Jamin TNI AD Bakal Netral di Pemilu 2024

Nasional
MK Tolak 'Gugatan Ulang' Usia Capres-cawapres, Pelapor Khawatir Kasus Anwar Usman Berulang

MK Tolak "Gugatan Ulang" Usia Capres-cawapres, Pelapor Khawatir Kasus Anwar Usman Berulang

Nasional
Kaesang Tanya 'Apakah Ada Orang Ditangkap karena Hina Presiden', Dijawab Sopir 'Ditangkap'

Kaesang Tanya "Apakah Ada Orang Ditangkap karena Hina Presiden", Dijawab Sopir "Ditangkap"

Nasional
Geledah Rumah Tersangka Dugaan Suap Wamenkumham, KPK Sita Dokumen

Geledah Rumah Tersangka Dugaan Suap Wamenkumham, KPK Sita Dokumen

Nasional
Jubir TKN Prabowo-Gibran: Kami Tak Akan Balas Fitnah dengan Fitnah, Fokus Perkenalkan Paslon

Jubir TKN Prabowo-Gibran: Kami Tak Akan Balas Fitnah dengan Fitnah, Fokus Perkenalkan Paslon

Nasional
KPU: Debat Capres-cawapres Digelar 12 dan 22 Desember 2023, 7 dan 14 Januari, serta 4 Februari 2024

KPU: Debat Capres-cawapres Digelar 12 dan 22 Desember 2023, 7 dan 14 Januari, serta 4 Februari 2024

Nasional
Menkes Sebut Wabah Pneumonia di China Bukan Virus Baru, Beda dengan Covid-19

Menkes Sebut Wabah Pneumonia di China Bukan Virus Baru, Beda dengan Covid-19

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Bulan Desember 2023

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Bulan Desember 2023

Nasional
Antam Ikut Kegiatan Penanaman Pohon bersama Presiden Jokowi di Hutan Kota Jaktim

Antam Ikut Kegiatan Penanaman Pohon bersama Presiden Jokowi di Hutan Kota Jaktim

Nasional
Kaesang Tanggapi Megawati soal Penguasa Orde Baru: Menghina Presiden Ditangkap Enggak?

Kaesang Tanggapi Megawati soal Penguasa Orde Baru: Menghina Presiden Ditangkap Enggak?

Nasional
Dugaan Kebocoran Data Pemilih Dikhawatirkan Bisa Ubah Hasil Rekapitulasi Suara

Dugaan Kebocoran Data Pemilih Dikhawatirkan Bisa Ubah Hasil Rekapitulasi Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com