Cegah Radikalisme, Ketua MPR Dorong Pemerintah Masukkan Kurikulum Pancasila

Kompas.com - 11/11/2019, 17:29 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo usai menjadi pembicara di acara seminar tentang intoleransi yang diselenggarakan SETARA Institute di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKetua MPR Bambang Soesatyo usai menjadi pembicara di acara seminar tentang intoleransi yang diselenggarakan SETARA Institute di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR) Bambang Soesatyo mengatakan, MPR sedang mendorong pemerintah untuk memasukkan kurikulum pelajaran Pancasila di setiap tingkatan sekolah untuk cegah intoleransi dan radikalisme.

"Kami sedang mendorong pemerintah untuk memastikan kembali kurikulum masalah pelajaran Pancasila dalam setiap tingkatan sekolah," kata Bambang usai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan, tingkatan sekolah yang dimaksud adalah mulai dari SD, SMP, dan SMA hingga perguruan tinggi.

Hal ini diperlukan, karena menjaga toleransi dengan Pancasila adalah tugas yang harus terus dilakukan bersama.


Apalagi, ancaman radikalisme, kekerasan, dan intoleransi memang nyata adanya di negeri ini.

"Sehingga ke depan kita dalam berbangsa dan bernegara ini tidak main-main. Kita tidak ingin negara terpecah belah, perang saudara makanya kita harus sadarkan bahwa bersatu itu keren," kata Bamsoet.

Baca juga: Ketua MPR: Mayoritas Masyarakat Indonesia Pilih Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Sebab, untuk mencegah intoleransi dan radikalisme, kata dia, Pancasila harus dijadikan sebagai ideologi negara terbuka.

Tidak hanya itu, kerukunan sosial antar pemeluk agama, suku, dan kelompok masyarakat lainnya juga harus ditingkatkan agar toleransi dan saling menghormati bisa diterapkan.

Selain itu, Bambang juga menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tetap memandang Pancasila sebagai pilihan ideal untuk jadi ideologi resmi.

"Penyebaran paham radikalisme nyata dan ada, mayoritas masyarakat Indonesia sebenarnya tetap memandang Pancasila sebagai pilihan ideal ideologi resmi negara ini," ujar Bambang.

Dengan demikian, kata dia, gejala-gejala intoleransi dan radikalisme yang belakangan muncul tak mewakili bangsa Indonesia yang masih memelihara toleransi.

"Gejala intoleransi dan radikalisme tak sepenuhnya mewakili potret besar toleransi umat beragama di Indonesia," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Nasional
Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Nasional
Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Nasional
KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X