Kompas.com - 11/11/2019, 17:29 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo usai menjadi pembicara di acara seminar tentang intoleransi yang diselenggarakan SETARA Institute di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKetua MPR Bambang Soesatyo usai menjadi pembicara di acara seminar tentang intoleransi yang diselenggarakan SETARA Institute di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan, MPR sedang mendorong pemerintah untuk memasukkan kurikulum pelajaran Pancasila di setiap tingkatan sekolah untuk cegah intoleransi dan radikalisme.

"Kami sedang mendorong pemerintah untuk memastikan kembali kurikulum masalah pelajaran Pancasila dalam setiap tingkatan sekolah," kata Bambang usai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan, tingkatan sekolah yang dimaksud adalah mulai dari SD, SMP, dan SMA hingga perguruan tinggi.

Hal ini diperlukan, karena menjaga toleransi dengan Pancasila adalah tugas yang harus terus dilakukan bersama.

Apalagi, ancaman radikalisme, kekerasan, dan intoleransi memang nyata adanya di negeri ini.

"Sehingga ke depan kita dalam berbangsa dan bernegara ini tidak main-main. Kita tidak ingin negara terpecah belah, perang saudara makanya kita harus sadarkan bahwa bersatu itu keren," kata Bamsoet.

Baca juga: Ketua MPR: Mayoritas Masyarakat Indonesia Pilih Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, untuk mencegah intoleransi dan radikalisme, kata dia, Pancasila harus dijadikan sebagai ideologi negara terbuka.

Tidak hanya itu, kerukunan sosial antar pemeluk agama, suku, dan kelompok masyarakat lainnya juga harus ditingkatkan agar toleransi dan saling menghormati bisa diterapkan.

Selain itu, Bambang juga menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tetap memandang Pancasila sebagai pilihan ideal untuk jadi ideologi resmi.

"Penyebaran paham radikalisme nyata dan ada, mayoritas masyarakat Indonesia sebenarnya tetap memandang Pancasila sebagai pilihan ideal ideologi resmi negara ini," ujar Bambang.

Dengan demikian, kata dia, gejala-gejala intoleransi dan radikalisme yang belakangan muncul tak mewakili bangsa Indonesia yang masih memelihara toleransi.

"Gejala intoleransi dan radikalisme tak sepenuhnya mewakili potret besar toleransi umat beragama di Indonesia," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sesama Pimpinan DPR, Dasco Berkomunikasi Terakhir dengan Azis Syamsuddin Sebelum Paripurna

Sesama Pimpinan DPR, Dasco Berkomunikasi Terakhir dengan Azis Syamsuddin Sebelum Paripurna

Nasional
Kivlan Zen Divonis Penjara 4 Bulan 15 Hari Karena Miliki Senjata Api

Kivlan Zen Divonis Penjara 4 Bulan 15 Hari Karena Miliki Senjata Api

Nasional
Pembelajaran Tatap Muka Timbulkan Klaster Covid-19, Pimpinan DPR Prihatin

Pembelajaran Tatap Muka Timbulkan Klaster Covid-19, Pimpinan DPR Prihatin

Nasional
Kemendagri Dorong Demokrasi Berbasis 'E-voting' di Tingkat Desa

Kemendagri Dorong Demokrasi Berbasis "E-voting" di Tingkat Desa

Nasional
Azis Syamsuddin Jadi Tersangka KPK? Ini Jawaban Pimpinan DPR

Azis Syamsuddin Jadi Tersangka KPK? Ini Jawaban Pimpinan DPR

Nasional
Kilas Balik 22 Tahun Tragedi Semanggi II

Kilas Balik 22 Tahun Tragedi Semanggi II

Nasional
Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit

Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit

Nasional
Jokowi: Pemerintah Kerja Siang Malam untuk Vaksinasi Covid-19 Massal

Jokowi: Pemerintah Kerja Siang Malam untuk Vaksinasi Covid-19 Massal

Nasional
Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Diharapkan Jadi Episentrum Baru Pembangunan Pemenuhan Hak Perempuan-Anak

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Diharapkan Jadi Episentrum Baru Pembangunan Pemenuhan Hak Perempuan-Anak

Nasional
Kemendes PDTT: Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Percepat Pencapaian SDGs Desa

Kemendes PDTT: Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Percepat Pencapaian SDGs Desa

Nasional
Delapan Pegawai KPI Sudah Diperiksa Komnas HAM Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Delapan Pegawai KPI Sudah Diperiksa Komnas HAM Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
KPI Akan Tingkatkan Pengawasan Pegawai untuk Antisipasi Terulangnya Kasus Perundungan dan Pelecehan Seksual

KPI Akan Tingkatkan Pengawasan Pegawai untuk Antisipasi Terulangnya Kasus Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
Polri Akan Tetapkan Tersangka Dugaan Penganiayaan terhadap Muhammad Kece dalam Waktu Dekat

Polri Akan Tetapkan Tersangka Dugaan Penganiayaan terhadap Muhammad Kece dalam Waktu Dekat

Nasional
Kemenag Akan Usul Pembentukan FKUB Tingkat Pusat

Kemenag Akan Usul Pembentukan FKUB Tingkat Pusat

Nasional
Kejagung Sita 4 Aset Tanah Milik Teddy Tjokro dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Sita 4 Aset Tanah Milik Teddy Tjokro dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.