Soal Hubungan Mega-Paloh, Ketua DPP PDI-P: Tak Ada Perkawanan Parpol yang Abadi

Kompas.com - 08/11/2019, 15:54 WIB
Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah mengatakan, hubungan personal antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh baik-baik saja, meski belakangan banyak isu yang menyebutkan hubungan keduanya renggang.

Kendati demikian, Basarah mengatakan, hubungan antarpartai yang dipimpin bisa jadi tak lagi erat. Menurut dia, hubungan politik tidak ada yang abadi.

Ia mengatakan, setiap parpol yang memutuskan untuk menjalin hubungan dengan parpol lain, pasti akan mengkalkulasi kepentingan.

Baca juga: Dinilai Berprestasi, Surya Paloh Diminta Nasdem Sumut Jadi Ketum Lagi

"Kalau saya melihat hubungan antarpartai politik, tentu kita harus membaca hubungan antarkepentingan. Tidak ada perkawanan yang abadi, dan permusuhan yang abadi, yang ada adalah kepentingan itu sendiri," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2019). 

Basarah mengatakan, bukan suatu hal yang aneh apabila ada aktivitas dan dinamika dari pimpinan-pimpinan parpol terkait persiapan Pemilu 2024.

Ia pun meminta, manuver politik yang dilakukan Nasdem tidak dikaitkan dengan hubungan yang sifatnya personal.

"Jangan dikaitkan di dalam hubungan yang bersifat personal. Dalam setiap pemilu presiden saja, ada parpol yang pada saat kampanye pilpres berada di luar blok capres tertentu. Tapi begitu selesai, mereka bergabung," ujarnya.

Basarah menilai, Nasdem tengah mempersiapkan Pemilu 2024, sehingga mulai melakukan safari politik dengan bertemu PKS dan partai lainnya.

Baca juga: Sindir Pelukan Surya Paloh, Jokowi Dinilai Politisi PDI-P Lebih Lepas

Menurut dia, hal itu bagian dari manuver politik yang wajar dilakukan setiap partai. PDI-P, kata dia, tidak akan mengintervensi urusan partai lain.

"Kami dari PDI-P memegang teguh etika politik bahwa kita tidak boleh memasuki yuridiksi organisasi parpol lain, karena masing punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri-sendiri, masing-masing punya kedaulatan untuk menentukan langkah-langkah politik apa yang akan diambil," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangkap 12 Teroris di Jatim, Densus 88 Amankan Puluhan Butir Peluru hingga Busur Panah

Tangkap 12 Teroris di Jatim, Densus 88 Amankan Puluhan Butir Peluru hingga Busur Panah

Nasional
Fraksi PKS Minta Perpres Soal Investasi Miras Dibatalkan, Dinilai Cederai Nilai Pancasila

Fraksi PKS Minta Perpres Soal Investasi Miras Dibatalkan, Dinilai Cederai Nilai Pancasila

Nasional
Video Beredar di Medsos, Jhoni Allen Tuding SBY Tak Berkeringat Dirikan Demokrat

Video Beredar di Medsos, Jhoni Allen Tuding SBY Tak Berkeringat Dirikan Demokrat

Nasional
Proteksi Penyebaran Covid-19, Mendagri Ingatkan Petugas Damkar Tetap Patuhi Prokes

Proteksi Penyebaran Covid-19, Mendagri Ingatkan Petugas Damkar Tetap Patuhi Prokes

Nasional
Dewan Juri BHACA 2017 Usul Pencabutan Penghargaan untuk Nurdin Abdullah

Dewan Juri BHACA 2017 Usul Pencabutan Penghargaan untuk Nurdin Abdullah

Nasional
Menpan RB: Total Kebutuhan ASN untuk 2021 Sebanyak 1,3 Juta Orang

Menpan RB: Total Kebutuhan ASN untuk 2021 Sebanyak 1,3 Juta Orang

Nasional
Wacana Revisi UU ITE, Gerindra: Yang Perlu Dihapus Itu 'Karet'-nya, Bukan Pasalnya

Wacana Revisi UU ITE, Gerindra: Yang Perlu Dihapus Itu "Karet"-nya, Bukan Pasalnya

Nasional
Soal Vaksinasi Mandiri, IDI Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja yang Bukan Karyawan

Soal Vaksinasi Mandiri, IDI Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja yang Bukan Karyawan

Nasional
Tak Menyangka Nurdin Abdullah Tersangka, PAN: Dia Memiliki Visi dan Integritas saat Pimpin Bantaeng

Tak Menyangka Nurdin Abdullah Tersangka, PAN: Dia Memiliki Visi dan Integritas saat Pimpin Bantaeng

Nasional
Pandemi, Mendagri Minta Petugas Pemadam Kebakaran Beradaptasi Saat Bertugas

Pandemi, Mendagri Minta Petugas Pemadam Kebakaran Beradaptasi Saat Bertugas

Nasional
Nurdin Abdullah Tersangka KPK, Ini Sikap PKS selaku Partai Pengusung

Nurdin Abdullah Tersangka KPK, Ini Sikap PKS selaku Partai Pengusung

Nasional
Tim Kajian UU ITE Minta Pendapat Dandhy Laksono, Ahmad Dhani, hingga Bintang Emon

Tim Kajian UU ITE Minta Pendapat Dandhy Laksono, Ahmad Dhani, hingga Bintang Emon

Nasional
Ahmad Syaikhu Ingatkan Kader Susun Program yang Berdampak pada Capaian Kemenangan Elektoral

Ahmad Syaikhu Ingatkan Kader Susun Program yang Berdampak pada Capaian Kemenangan Elektoral

Nasional
Usai Meresmikan, Jokowi Langsung Mencoba KRL Lintas Yogya-Solo

Usai Meresmikan, Jokowi Langsung Mencoba KRL Lintas Yogya-Solo

Nasional
 Jokowi Ingin Seluruh Transportasi Massal di Indonesia Ramah Lingkungan

Jokowi Ingin Seluruh Transportasi Massal di Indonesia Ramah Lingkungan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X