Soal Hubungan Mega-Paloh, Ketua DPP PDI-P: Tak Ada Perkawanan Parpol yang Abadi

Kompas.com - 08/11/2019, 15:54 WIB
Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah mengatakan, hubungan personal antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh baik-baik saja, meski belakangan banyak isu yang menyebutkan hubungan keduanya renggang.

Kendati demikian, Basarah mengatakan, hubungan antarpartai yang dipimpin bisa jadi tak lagi erat. Menurut dia, hubungan politik tidak ada yang abadi.

Ia mengatakan, setiap parpol yang memutuskan untuk menjalin hubungan dengan parpol lain, pasti akan mengkalkulasi kepentingan.

Baca juga: Dinilai Berprestasi, Surya Paloh Diminta Nasdem Sumut Jadi Ketum Lagi

"Kalau saya melihat hubungan antarpartai politik, tentu kita harus membaca hubungan antarkepentingan. Tidak ada perkawanan yang abadi, dan permusuhan yang abadi, yang ada adalah kepentingan itu sendiri," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2019). 

Basarah mengatakan, bukan suatu hal yang aneh apabila ada aktivitas dan dinamika dari pimpinan-pimpinan parpol terkait persiapan Pemilu 2024.

Ia pun meminta, manuver politik yang dilakukan Nasdem tidak dikaitkan dengan hubungan yang sifatnya personal.

"Jangan dikaitkan di dalam hubungan yang bersifat personal. Dalam setiap pemilu presiden saja, ada parpol yang pada saat kampanye pilpres berada di luar blok capres tertentu. Tapi begitu selesai, mereka bergabung," ujarnya.

Basarah menilai, Nasdem tengah mempersiapkan Pemilu 2024, sehingga mulai melakukan safari politik dengan bertemu PKS dan partai lainnya.

Baca juga: Sindir Pelukan Surya Paloh, Jokowi Dinilai Politisi PDI-P Lebih Lepas

Menurut dia, hal itu bagian dari manuver politik yang wajar dilakukan setiap partai. PDI-P, kata dia, tidak akan mengintervensi urusan partai lain.

"Kami dari PDI-P memegang teguh etika politik bahwa kita tidak boleh memasuki yuridiksi organisasi parpol lain, karena masing punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri-sendiri, masing-masing punya kedaulatan untuk menentukan langkah-langkah politik apa yang akan diambil," pungkasnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Ulama Teladani Pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah

Wapres Minta Ulama Teladani Pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah

Nasional
Moeldoko: Kinerja Menteri Meningkat Signifikan Setelah 'Dicambuk'

Moeldoko: Kinerja Menteri Meningkat Signifikan Setelah "Dicambuk"

Nasional
Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Nasional
Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Nasional
Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Nasional
121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X