Soal Hubungan Mega-Paloh, Ketua DPP PDI-P: Tak Ada Perkawanan Parpol yang Abadi

Kompas.com - 08/11/2019, 15:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah mengatakan, hubungan personal antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh baik-baik saja, meski belakangan banyak isu yang menyebutkan hubungan keduanya renggang.

Kendati demikian, Basarah mengatakan, hubungan antarpartai yang dipimpin bisa jadi tak lagi erat. Menurut dia, hubungan politik tidak ada yang abadi.

Ia mengatakan, setiap parpol yang memutuskan untuk menjalin hubungan dengan parpol lain, pasti akan mengkalkulasi kepentingan.

Baca juga: Dinilai Berprestasi, Surya Paloh Diminta Nasdem Sumut Jadi Ketum Lagi

"Kalau saya melihat hubungan antarpartai politik, tentu kita harus membaca hubungan antarkepentingan. Tidak ada perkawanan yang abadi, dan permusuhan yang abadi, yang ada adalah kepentingan itu sendiri," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2019). 

Basarah mengatakan, bukan suatu hal yang aneh apabila ada aktivitas dan dinamika dari pimpinan-pimpinan parpol terkait persiapan Pemilu 2024.

Ia pun meminta, manuver politik yang dilakukan Nasdem tidak dikaitkan dengan hubungan yang sifatnya personal.

"Jangan dikaitkan di dalam hubungan yang bersifat personal. Dalam setiap pemilu presiden saja, ada parpol yang pada saat kampanye pilpres berada di luar blok capres tertentu. Tapi begitu selesai, mereka bergabung," ujarnya.

Basarah menilai, Nasdem tengah mempersiapkan Pemilu 2024, sehingga mulai melakukan safari politik dengan bertemu PKS dan partai lainnya.

Baca juga: Sindir Pelukan Surya Paloh, Jokowi Dinilai Politisi PDI-P Lebih Lepas

Menurut dia, hal itu bagian dari manuver politik yang wajar dilakukan setiap partai. PDI-P, kata dia, tidak akan mengintervensi urusan partai lain.

"Kami dari PDI-P memegang teguh etika politik bahwa kita tidak boleh memasuki yuridiksi organisasi parpol lain, karena masing punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri-sendiri, masing-masing punya kedaulatan untuk menentukan langkah-langkah politik apa yang akan diambil," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

Nasional
Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

Nasional
Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Nasional
Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Nasional
ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

Nasional
Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

Nasional
Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang Raih Penghargaan 'Life Time Achievement' dari MACC

Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang Raih Penghargaan "Life Time Achievement" dari MACC

Nasional
UPDATE 25 Mei: Lebih dari 200 Juta Orang Sudah Divaksinasi Dosis 1

UPDATE 25 Mei: Lebih dari 200 Juta Orang Sudah Divaksinasi Dosis 1

Nasional
Komisi III dan Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa Ke Paripurna, Target Pengesahan Juli 2022

Komisi III dan Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa Ke Paripurna, Target Pengesahan Juli 2022

Nasional
UPDATE 25 Mei: Sebaran 315 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

UPDATE 25 Mei: Sebaran 315 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

Nasional
Pemerintah dan Komisi III DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Paripurna

Pemerintah dan Komisi III DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Paripurna

Nasional
Profil Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bangsawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-2 RI

Profil Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bangsawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-2 RI

Nasional
KPK: Pencarian Harun Masiku Tak Bisa Disampaikan Detail ke Publik

KPK: Pencarian Harun Masiku Tak Bisa Disampaikan Detail ke Publik

Nasional
UPDATE 25 Mei: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 5

UPDATE 25 Mei: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 5

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.