Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bukan Gaji, Ini Alasan Dokter Spesialis Ogah ke Pedalaman

Kompas.com - 05/11/2019, 19:46 WIB
Dani Prabowo,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki rumah sakit di daerah dinilai menjadi alasan utama banyaknya dokter spesialis yang enggan ditempatkan di wilayah pedalaman dan terpencil.

Wakil Ketua Umum I Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Moch Adib Khumaidi SpOT menyampaikan, selama ini pihaknya terus mendorong agar dokter spesialis dapat ditempatkan di daerah yang pemdanya memberikan perhatian besar kepada tenaga medis. 

Dalam hal ini, ia berharap semua fasilitas kesehatan yang diperlukan guna menunjang kelancaran kinerja dokter spesialis tersebut dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, mereka dapat bekerja secara maksimal di daerah penempatan.

"Artinya, sarananya mendukung, infrastrukturnya mendukung, kemudian diperhatikan juga oleh daerahnya untuk kemudian mendapatkan tempat yang layak," kata Adib kepada Kompas.com, Selasa (5/11/2019).

Baca juga: IDI Nilai Pemda Perlu Petakan Jumlah Dokter Spesialis

Ia pun menampik bila kesejahteraan yang rendah menjadi alasan utama para dokter spesialis enggan ditempatkan di daerah.

Bahkan, sebelum Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA), sudah ada aturan terkait besaran tunjangan atau insentif yang cukup besar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 01.07/MENKES/152/2017 tentang Besaran Tunjangan/Insentif Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis tertanggal 30 Maret 2017, besaran tunjangan untuk mereka yang ditempatkan di rumah sakit pemerintah pusat sebesar Rp 22.500.000.

Sementara itu, bagi yang ditugaskan di rumah sakit daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, tunjangannya mencapai Rp 30.012.000.

Besaran tunjangan tersebut belum termasuk insentif yang didapatkan dokter spesialis dari pemerintah daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.

Baca juga: Dokter Spesialis Tak Wajib ke Pedalaman, IDI Apresiasi

"Buat dokter spesialis itu sudah cukuplah untuk kemudian bisa memulai sebagai dokter spesialis, tetapi yang penting bukan itu, tetapi bagaimana sarana prasarana mendukung," ujar dia. 

"Satu lagi, jenjang karier dan kemudian kesempatan untuk tetap mengikuti pendidikan dalam arti perkembangan ilmu teknologi kedokteran itu juga hal penting," ucap Adib.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com