Menkumham Tunggu Kajian KemenPAN RB soal Pemangkasan Eselon

Kompas.com - 04/11/2019, 22:40 WIB
Menkumham Yasonna H Laoly, memberikan keterangan kepada wartawan di lobi Gedung Ditjen AHU Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019). KOMPAS.com/Dian ErikaMenkumham Yasonna H Laoly, memberikan keterangan kepada wartawan di lobi Gedung Ditjen AHU Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan, pemerintah tidak dapat langsung memangkas eselon di kementerian dan lembaga sebagaimana yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo.

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( KemenPAN RB) sendiri disebut masih mempelajari teknis realisasi pemangkasan tersebut.

"Ya kita tunggu saja dulu. Kan tidak bisa kita buat begitu (langsung dipangkas). Harus ada peraturan dari MenPAN RB, " ujar Yasonna kepada wartawan di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019).

Baca juga: Pemangkasan Eselon di Kemenpan RB Ditargetkan Terlaksana Pertengahan November 2019

Meski demikian, ia mengakui, pemerintah membahas secara serius pemangkasan eselon ini.

Apalagi, rencana kebijakan itu sudah dibahas di dalam rapat terbatas perdana kabinet, beberapa waktu lalu.

"Jadi kita sudah bicarakan itu dalam ratas. Bahkan sudah dibicarakan kemarin itu akan dipelajari oleh MenPAN RB, " tambah Yasonna.

Khusus di kementeriannya, lanjut Yasonna, tidak dapat terburu-buru langsung melakukan pemangkasan apabila kebijakan itu diberlakukan nantinya.

Sebab, Kemenkumham memiliki kantor wilayah (kanwil) yang berada di tingkat provinsi. Pejabat tertinggi pada kanwil tersebut juga termasuk pejabat eselon.

Baca juga: Ganjar: Pemangkasan Kepangkatan Akan Ubah Mental ASN

"Kami kan punya aparatur di daerah. Kanwil-kanwil itu mau kemana?," tutur Yasonna.

Diberitakan sebelumnya, rencana pemangkasan eselon di kementerian dan lembaga berawal saat Presiden Joko Widodo menilai keberadaan eselon I-IV di kementerian/lembaga terlalu banyak.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: Elite Politik Jangan Pelintir Berita soal Penanganan Covid-19

Luhut: Elite Politik Jangan Pelintir Berita soal Penanganan Covid-19

Nasional
Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Nasional
Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Nasional
Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Nasional
Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Nasional
Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Nasional
Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Nasional
DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

Nasional
DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

Nasional
IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Nasional
Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Nasional
Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Nasional
Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X