Menkumham Tunggu Kajian KemenPAN RB soal Pemangkasan Eselon

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) sendiri disebut masih mempelajari teknis realisasi pemangkasan tersebut.

"Ya kita tunggu saja dulu. Kan tidak bisa kita buat begitu (langsung dipangkas). Harus ada peraturan dari MenPAN RB, " ujar Yasonna kepada wartawan di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019).

Meski demikian, ia mengakui, pemerintah membahas secara serius pemangkasan eselon ini.

Apalagi, rencana kebijakan itu sudah dibahas di dalam rapat terbatas perdana kabinet, beberapa waktu lalu.

"Jadi kita sudah bicarakan itu dalam ratas. Bahkan sudah dibicarakan kemarin itu akan dipelajari oleh MenPAN RB, " tambah Yasonna.

Khusus di kementeriannya, lanjut Yasonna, tidak dapat terburu-buru langsung melakukan pemangkasan apabila kebijakan itu diberlakukan nantinya.

Sebab, Kemenkumham memiliki kantor wilayah (kanwil) yang berada di tingkat provinsi. Pejabat tertinggi pada kanwil tersebut juga termasuk pejabat eselon.

"Kami kan punya aparatur di daerah. Kanwil-kanwil itu mau kemana?," tutur Yasonna.

Diberitakan sebelumnya, rencana pemangkasan eselon di kementerian dan lembaga berawal saat Presiden Joko Widodo menilai keberadaan eselon I-IV di kementerian/lembaga terlalu banyak.

Jokowi ingin agar struktur eselonisasi ini disederhanakan.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidatonya usai dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024, Minggu (20/10/2019) lalu.

"Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.

Menindaklanjuti pernyataan Presiden, MenPAN RB, Tjahjo Kumolo memastikan akan memangkas jabatan eselon III dan IV di kementeriannya. Pemangkasan eselon tersebut ditargetkan selesai pada tahun ini.

"Saya mulai dari Kemenpan-RB, dan bulan ini eselon III dan IV nya saya pangkas," ujar Tjahjo di Kemenpan RB, Rabu (30/10/2019).

Diharapkan, langkahnya tersebut bisa menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lainnya. Langkah ini harus direalisasikan sesuai instruksi Presiden Jokowi dalam rangka menciptakan birokrasi yang efisien.