Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini yang Harus Dilakukan Jokowi agar Pemangkasan 14 Proyek Tak Jadi Titik Lemah

Kompas.com - 20/04/2018, 08:50 WIB
Moh Nadlir,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memangkas sebanyak 14 proyek strategis nasional (PSN).

Pemangkasan PSN tersebut didasarkan pada sisi visibilitas karena dinilai tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pelaksanaannya.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan, Jokowi perlu menyampaikan kembali kepada publik bahwa selain 14 PSN yang dipangkas, proyek-proyek lain tetap berjalan.

Baca juga : Pemerintah Pangkas 14 Proyek Strategis Nasional

Hal ini untuk menghindari persepsi negatif publik yang menganggap bahwa pemerintah gagal melaksanakan 222 PSN.

Menurut dia, langkah ini perlu dilakukan mengingat Jokowi akan kembali maju pada Pilpres 2019.

"Itu harus menjadi perhatian, bisa jadi titik lemah Jokowi, selain soal ekonomi lainnya," kata Djayadi, dihubungi, Jumat (20/4/2018).

Ia mengatakan, selama ini infrastruktur selalu menjadi fokus "jualan" dan keunggulan merintahan Jokowi.

"Proyek-proyek itu utamanya infrastruktur, itu memberi bukti konkreit bahwa ada pembangunan," kata Djayadi.

Baca juga : Pemerintah Pangkas 14 Proyek Strategis Nasional

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu menegaskan kembali PSN apa saja yang masih dikerjakan untuk menghindari persepsi negatif publik tersebut.

"Kalau masalah infrastruktur itu tidak tersampaikan secara massif ke publik maka itu bisa mengurangi apresiasi masyarakat," ujar Djayadi.

"Sepanjang proyek yang ada dilanjutkan, maka apresiasi masyarakat terhadap proyek infrastruktur akan berjalan, walaupun ada yang dipangkas tadi," lanjut dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, pemangkasan tersebut adalah langkah realistis pemerintah saat ini mengejar dengan sisa masa pemerintahan.

Menurut Qodari, pemerintah tidak ingin mengambil risiko atas janji pembangunan infrastruktur yang selama ini telah digenjot.

"Realitislah, jangan sampai dipaksakan malah tidak terealiasi malah jadi celaka. Kalau dipaksakan tidak akan selesai," kata dia. 

Pangkas 14 proyek

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com