Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Minta Mendag Perintahkan Sekjen Kemendag Kooperatif jika Dipanggil

Kompas.com - 25/10/2019, 20:19 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah meminta Menteri Perdagangan Agus Suparmanto untuk membantu KPK dengan mengimbau jajarannya kooperatif jika dipanggil dalam pemeriksaan.

Sebab, Sekretaris Jenderal Kemendag Oke Nurwan beberapa kali tidak hadir saat dipanggil sebagai saksi kasus dugaan suap terkait pengurusan izin impor bawang putih.

Ia baru memenuhi panggilan KPK, Jumat (25/10/2019).

"KPK mengimbau kepada Menteri Perdagangan untuk membantu agar setiap bawahannya yang dipanggil penegak hukum bersikap kooperatif. Mengingat saksi yang bersangkutan sudah beberapa kali dipanggil penyidik dan baru kali ini memenuhi panggilan," kata Febri dalam keterangan tertulis, Jumat.

Baca juga: Panggil Lagi Sekjen Kemendag, KPK Ingatkan untuk Kooperatif

Mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri itu sebelumnya telah dipanggil pada tanggal 17, 24, 30 September dan 3 Oktober. Namun, ia berhalangan hadir.

Pada 3 Oktober lalu, misalnya, Oke tak hadir dengan alasan sedang di luar kota.

Jumat ini, kata Febri, Oke Nurwan telah memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi untuk mantan anggota Komisi VI DPR I Nyoman Dhamantra, tersangka dalam kasus ini.

"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait tugas pokok dan kewenangan saksi terutama terkait penerbitan surat perintah impor," kata Febri.

Dalam perkara ini, Dhamantra diduga telah menerima fee Rp 2 miliar lewat transfer ke rekening money changer miliknya.

Fee itu diberikan oleh pemilik PT Cahaya Sakti Agro (CSA) Chandry Suanda dan pihak swasta bernama Doddy Wahyudi.

Baca juga: Sekjen Kemendag Kembali Tak Penuhi Panggilan, KPK Mewanti-wanti

Chandry alias Afung diduga memiliki kepentingan untuk mendapatkan kuota impor bawang putih. Ia bersama Doddy bekerja sama untuk mengurus izin impor bawang putih tahun 2019.

Sehingga, fee itu ditujukan ke Dhamantra agar membantu mengurus perizinan kuota impor 20.000 ton bawang putih untuk beberapa perusahaan, termasuk perusahaan yang dimiliki oleh Chandry.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com