Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PPP Nilai Suharso Monoarfa Cocok Jadi Menteri Ekonomi

Kompas.com - 22/10/2019, 19:54 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengaku diminta Presiden Joko Widodo membantu kabinet di bidang perencanaan pembangunan.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menilai, Suharso memang figur yang cocok untuk duduk di kementerian bidang ekonomi.

"Saya kira Pak Suharso memang sosok yang tepat untuk di portofolio kementerian ekonomi," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Suharso merupakan seorang dengan latar belakang pendidikan planologi. Setelah menempuh studi S1 di Institut Teknologi Bandung (ITB), Suharso menempuh pendidikan pascasarjana di bidang planologi dan kebijakan publik.

Baca juga: Suharso Monoarfo Diminta Bantu Presiden di Bidang Perencanaan Ekonomi

Latar belakang pendidikan itu, menurut Arsul, relevan dengan jabatan menteri bidang perekonomian.

"Dan selama di DPR Pak Suharso punya berbagai pengalaman di berbagai komisi, dan pernah juga menjadi pemimpin Badan Anggaran, jadi tentu tidak asing," ujar Arsul.

Alternatif kursi menteri lain yang menurut Arsul cocok untuk Suharso adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Namun demikian, Arsul mengatakan, PPP menyerahkan kursi menteri itu sepenuhnya pada Presiden Jokowi.

"Ya itu kan hak prerogatif presiden, kita juga tidak tahu ya. Kan soal protofolio tepatnya Pak Suharso mengatakan biar presiden yang mengumumkan," ujar dia.

Baca juga: Profil Singkat Suharso Monoarfa, Kandidat Menteri Jokowi dari PPP

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengaku diminta Presiden Joko Widodo membantu kabinet di bidang perencanaan pembangunan.

Hal itu disampaikan Suharso setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

"Masih ingat pidato presiden setelah dilantik pada hari Minggu yang lalu kalimat pertama itu mengenai middle income trap. Jadi bagaimana Indonesia bisa lepas dari tingkat pendapatan menengah yang rendah ini," ucap Suharso.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com