Suharso Monoarfo Diminta Bantu Presiden di Bidang Perencanaan Ekonomi

Kompas.com - 22/10/2019, 16:49 WIB
Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa usai bertemu Presiden Joko Widodo. Jokowi memanggil Suharso membicarakan posisi menteri KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMPlt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa usai bertemu Presiden Joko Widodo. Jokowi memanggil Suharso membicarakan posisi menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengaku diminta Presiden Joko Widodo membantu kabinet di bidang perencanaan pembangunan.

Hal itu disampaikan Suharso setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

"Masih ingat pidato presiden setelah dilantik pada hari Minggu yang lalu kalimat pertama itu mengenai middle income trap. Jadi bagaimana Indonesia bisa lepas dari tingkat pendapatan menengah yang rendah ini," ucap Suharso.

Baca juga: Profil Singkat Suharso Monoarfa, Kandidat Menteri Jokowi dari PPP

Ia mengaku diminta menyiapkan road map mengenai hal itu dan mempresentasikannya dalam sidang kabinet perdana nanti. 

"Selebihnya membicarakan tentang ekonomi secara umum, keadaan ekonomi global, dan tentang ketenaga kerjaan, industri," kata Suharso.

Saat ditanya apakah ia ditunjuk presiden sebagai menteri perencanaan pembangunan nasional, ia tak mau menjawab. Ia mengatakan hal tersebut akan diumumkan langsung Jokowi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Ditunjuk Jadi Menteri, Suharso Mengaku Dibolehkan Jokowi Rangkap Jabatan

Selain itu, menurut Suharso, Presiden juga memintanya menyiapkan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

"Besok presiden akan jelaskan. Tadi juga membahas presiden ingin dibentuk segera badan otorita ibu kota baru pada akhir tahun ini," ucap dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Serang Balik Ombudsman dengan Tudingan Malaadministrasi, KPK Dinilai Cari-cari Alasan

Serang Balik Ombudsman dengan Tudingan Malaadministrasi, KPK Dinilai Cari-cari Alasan

Nasional
Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Ketua DPR: Keberhasilan Penanganan Pandemi Jadi Kunci

Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Ketua DPR: Keberhasilan Penanganan Pandemi Jadi Kunci

Nasional
KPK Tuding Ombudsman RI Tak Pahami UU Adminisrasi Pemerintahan

KPK Tuding Ombudsman RI Tak Pahami UU Adminisrasi Pemerintahan

Nasional
Panglima TNI Minta Petugas Aktif Cari dan Laporkan Kasus Covid-19 Secepat Mungkin

Panglima TNI Minta Petugas Aktif Cari dan Laporkan Kasus Covid-19 Secepat Mungkin

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 Masih Tinggi, Satgas: Evaluasi Jumlah Bed RS hingga Stok Obat

Kasus Aktif Covid-19 Masih Tinggi, Satgas: Evaluasi Jumlah Bed RS hingga Stok Obat

Nasional
Periksa Eks Plt Sekda DKI, KPK Dalami Pengajuan Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Eks Plt Sekda DKI, KPK Dalami Pengajuan Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Pimpinan DPR: Kabar Baik di Tengah Kesulitan

Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Pimpinan DPR: Kabar Baik di Tengah Kesulitan

Nasional
Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Moeldoko Yakin RI Segera Keluar dari Kesulitan Pandemi

Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Moeldoko Yakin RI Segera Keluar dari Kesulitan Pandemi

Nasional
Spesifikasi KRI Pollux-935, Kapal Perang Baru Milik TNI AL Buatan Anak Negeri

Spesifikasi KRI Pollux-935, Kapal Perang Baru Milik TNI AL Buatan Anak Negeri

Nasional
Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Nasional
KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

Nasional
Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Nasional
Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Nasional
KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X