Suharso Monoarfo Diminta Bantu Presiden di Bidang Perencanaan Ekonomi

Kompas.com - 22/10/2019, 16:49 WIB
Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa usai bertemu Presiden Joko Widodo. Jokowi memanggil Suharso membicarakan posisi menteri KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMPlt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa usai bertemu Presiden Joko Widodo. Jokowi memanggil Suharso membicarakan posisi menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengaku diminta Presiden Joko Widodo membantu kabinet di bidang perencanaan pembangunan.

Hal itu disampaikan Suharso setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

"Masih ingat pidato presiden setelah dilantik pada hari Minggu yang lalu kalimat pertama itu mengenai middle income trap. Jadi bagaimana Indonesia bisa lepas dari tingkat pendapatan menengah yang rendah ini," ucap Suharso.

Baca juga: Profil Singkat Suharso Monoarfa, Kandidat Menteri Jokowi dari PPP

Ia mengaku diminta menyiapkan road map mengenai hal itu dan mempresentasikannya dalam sidang kabinet perdana nanti. 

"Selebihnya membicarakan tentang ekonomi secara umum, keadaan ekonomi global, dan tentang ketenaga kerjaan, industri," kata Suharso.

Saat ditanya apakah ia ditunjuk presiden sebagai menteri perencanaan pembangunan nasional, ia tak mau menjawab. Ia mengatakan hal tersebut akan diumumkan langsung Jokowi.

Baca juga: Ditunjuk Jadi Menteri, Suharso Mengaku Dibolehkan Jokowi Rangkap Jabatan

Selain itu, menurut Suharso, Presiden juga memintanya menyiapkan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

"Besok presiden akan jelaskan. Tadi juga membahas presiden ingin dibentuk segera badan otorita ibu kota baru pada akhir tahun ini," ucap dia.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X