Profil Singkat Suharso Monoarfa, Kandidat Menteri Jokowi dari PPP

Kompas.com - 22/10/2019, 14:27 WIB
Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa usai bertemu Presiden Joko Widodo. Jokowi memanggil Suharso membicarakan posisi menteri KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMPlt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa usai bertemu Presiden Joko Widodo. Jokowi memanggil Suharso membicarakan posisi menteri

JAKARTA, KOMPAS.com – Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa tampak hadir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Ia datang menggunakan pakaian putih khas calon menteri, menandakan bahwa dirinya jadi salah satu calon penghuni Kabinet Kerja Jilid 2.

Suharso ditunjuk menjadi Plt Ketua Umum PPP pada Maret 2019. Dia menggantikan Muhammad Romahurmuziy yang jadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, Suharso pernah menjadi anggota DPR pada periode 2004-2009 dan terpilih kembali di periode berikutnya.

Baca juga: Ditunjuk Jadi Menteri, Suharso Mengaku Dibolehkan Jokowi Rangkap Jabatan

Namun, pada 2009, ia meninggalkan tugasnya sebagai anggota dewan karena ditunjuk Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Perumahan Rakyat.

Pada Oktober 2011, ia mengundurkan diri karena alasan pribadi.

Setahun setelah Presiden Joko Widodo menjabat, tepatnya pada Januari 2015, ia dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Pria kelahiran Mataram, 31 Oktober 1954 itu juga dikenal sebagai pengusaha.

Sebelum berkecimpung di dunia politik, Suharso beberapa kali memimpin perusahaan, antara lain Direktur PT Bukaka Sembawang Systems (1995-1998), Komisaris PT Batavindo Kridanusa (1996-2000), jadi Peneliti atau Project Leader Produk Unggulan dan Kebijakan Industri Nasional di KADIN, hingga Komisaris Utama PT Agro Utama Global.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X