Bahlil Mengaku Diminta Presiden Membantu di Bidang Investasi dan UMKM

Kompas.com - 22/10/2019, 18:18 WIB
Mantan Ketua HIPMI Bahlil Lahadalia datang ke Istana memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMMantan Ketua HIPMI Bahlil Lahadalia datang ke Istana memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia mengungkapkan ia diminta Presiden Joko Widodo membantunya dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM).

Selain itu, ia juga diminta Presiden dalam mengembangkan dunia investasi di Indonesia.

"Agar dari UMKM naik jadi menengah ke konglomerat semua bisa terjadi kalau terjadi proses investasi dan konsumsi. Ya ada (bahas) investasinya juga," ujar Bahlil usai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Senyum dan Lambaikan Tangan, Bahlil Datangi Istana


Saat ditanya apakah ia nantinya akan memimpin kementerian atau lembaga setingkat kementerian di bidang investasi, ia menjawab belum mengetahuinya.

Ia mengatakan hal itu merupakan kewenangan Presiden Jokowi untuk mengumumkannya pada Rabu (23/10/2019).

Baca juga: Mengenang Saat Jokowi Beri Kode Bahlil Lahadalia Akan Jadi Menteri

"Kalau ditanya di mana, Presiden paling tahu karena saya sejak kecil bergelut di bidang ekonomi. Saya dari kawasan timur, ada Malukunya, saya dari Fakfak, kuliah di Jayapura. Dan Pak Presiden sangat mempertimbangkan betul anak muda berpikir untuk kemajuan bangsa," lanjut dia.

"Sebagai anak kampung dari Papua saya terhormat dan terpanggil bisa mengambil bagian mengabdikan diri bagi bangsa dan negara," lanjut dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X