Mengenang Saat Jokowi Beri Kode Bahlil Lahadalia Akan Jadi Menteri

Kompas.com - 22/10/2019, 18:07 WIB
Mantan Ketua HIPMI Bahlil Lahadalia datang ke Istana memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMMantan Ketua HIPMI Bahlil Lahadalia datang ke Istana memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia hadir memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Bahlil Lahadalia termasuk dalam daftar calon menteri di Kabinet Kerja Jilid 2.

Ia menjabat Ketua Umum HIPMI periode 2015–2019.

Sebagai pengusaha, Bahlil memiliki beberapa perusahaan yakni PT Bersama Papua Unggul, PT Dwijati Sukses, dan PT Rifa Capital.


Namun, Bahlil ternyata sudah sejak awal diincar Jokowi.

Entah serius atau bercanda, Jokowi pernah memberi kode bahwa Bahlil cocok menjadi menterinya di periode kedua.

Baca juga: Dianggap Jokowi Cocok Jadi Menteri, Ini Tanggapan Ketua HIPMI

Hal tersebut Jokowi sampaikan saat menyampaikan pidato pada acara Silaturahim Nasional dan Buka Puasa Bersama HIPMI di Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta, Minggu (26/5/2019).

"Saya melihat-lihat adinda Bahlil ini kelihatannya cocok jadi menteri. Saya lihat dari samping, saya lihat dari bawah ke atas, cocok ini kelihatannya," kata Jokowi disambut sorakan dan tepuk tangan para peserta acara HIPMI.

Menurut Jokowi, Bahlil merupakan sosok yang cerdas dan pintar menghidupkan suasana. Ia pun menanyakan ke para peserta acara apakah Bahlil cocok menjadi menteri.

"Kan pas, kan?" tanya Jokowi.

"Pas," jawab para peserta secara serentak.

"Siapa yang setuju?" tanya Jokowi lagi.

"Setuju," jawab para peserta.

"Jadi kalau nanti beliau ini terpilih ya enggak usah kaget," ucap Jokowi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X