Praperadilan Dirut Jasa Tirta II Ditolak, Penyidikan KPK Berlanjut

Kompas.com - 22/10/2019, 17:33 WIB
Jubir KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait pengembangan perkara dari OTT kasus suap dalam proyek Baggage Handling System (BHS) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/10/2019). KPK menetapkan  Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara sebagai tersangka kasus tersebut karena diduga memberikan suap kepada mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam untuk mengawal agar proyek BHS itu dikerjakan oleh PT INTI. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarJubir KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait pengembangan perkara dari OTT kasus suap dalam proyek Baggage Handling System (BHS) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/10/2019). KPK menetapkan Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara sebagai tersangka kasus tersebut karena diduga memberikan suap kepada mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam untuk mengawal agar proyek BHS itu dikerjakan oleh PT INTI. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dipastikan akan melanjutkan proses penyidikan kasus dugaan korupsi eks Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro.

Juru Bicara KPL Febri Diansyah mengatakan, kepastian itu didapat setelah hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Djoko.

"KPK memastikan proses Penyidikan perkara TPK pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta II dengan tersangka DS, Direktur Utama Perum Jasa Tirta tetap terus dilakukan dan segera melimpahkan ke Penuntutan saat Penyidikan selesai," kata Febri dalam keterangan tertulis, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Digugat Eks Dirut Jasa Tirta II ke Praperadilan, Begini Jawaban KPK


Febri mengungkapkan ada sejumlah poin yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak praperadilan Djoko.

Pertama, KPK dipandang telah memenuhi kewajiban dengan memberitahukan telah dilakukan penyidikan terhadap Djoko melalui SPDP sehari setelah tanggal Sprindik.

Pertimbangan berikutnya adalah bahwa KPK telah mempunyai dua alat bukti dalam proses penyelidikan, Djoko pun sudah dimintai keterangan dalam peoaea itu.

"Hakim juga menegaskan bahwa pemeriksaan DS sebagai calon tersangka sudah dilakukan di Penyelidikan dan telah ada bukti permulaan yang cukup," ujar Febri.

Diberitakan sebelumnya, Djoko mengajukan permohonan praperadilan di PN Jakarta Selatan supaya statusnya sebagai tersangka dicabut.

Salah satu alasan permohonan praperadilan itu adalah penetapan tersangka yang dinilai bertentangan dengan KUHAP, UU KPK dan SOP KPK

Dalam kasus ini, Djoko disangka menyalahgunakan kewenangan sebagai direktur utama untuk mencari keuntungan dalam pengadaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017.

Sejak awal menjabat, Djoko memerintahkan bawahannya melakukan relokasi anggaran.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkominfo: Google dan Facebook Berencana Bangun Pusat Data di Indonesia

Menkominfo: Google dan Facebook Berencana Bangun Pusat Data di Indonesia

Nasional
Berkas Perkara Polwan yang Lontarkan Ujaran Rasis dalam Kasus Surya Anta Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Polwan yang Lontarkan Ujaran Rasis dalam Kasus Surya Anta Dinyatakan Lengkap

Nasional
Prabowo Tunjuk 5 Jubir Gerindra: Muzani sampai Habiburokhman

Prabowo Tunjuk 5 Jubir Gerindra: Muzani sampai Habiburokhman

Nasional
Mahfud MD Pimpin Rapat untuk Atasi Kebakaran Hutan, Undang Kepala Daerah

Mahfud MD Pimpin Rapat untuk Atasi Kebakaran Hutan, Undang Kepala Daerah

Nasional
Kode-kode Kapolri bagi Kapolda Metro Jaya, Terkait Jabatan Kabareskrim?

Kode-kode Kapolri bagi Kapolda Metro Jaya, Terkait Jabatan Kabareskrim?

Nasional
Wakapolri Ari Dono Akan Pensiun, Siapa Kandidat Penggantinya? Ini Kata Polri

Wakapolri Ari Dono Akan Pensiun, Siapa Kandidat Penggantinya? Ini Kata Polri

Nasional
Banyak Kader Incar Kursi Ketum, PAN Yakin Tak Bakal Pecah

Banyak Kader Incar Kursi Ketum, PAN Yakin Tak Bakal Pecah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ketegasan Erick Thohir | Radikalisme di Kementerian BUMN

[POPULER NASIONAL] Ketegasan Erick Thohir | Radikalisme di Kementerian BUMN

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi Jadi Calon Wali Kota, Presiden PKS: Jangan Kembangkan Dinasti

Anak dan Menantu Jokowi Jadi Calon Wali Kota, Presiden PKS: Jangan Kembangkan Dinasti

Nasional
Dorongan Mencapreskan Airlangga di 2024 Dinilai Positif untuk Kaderisasi

Dorongan Mencapreskan Airlangga di 2024 Dinilai Positif untuk Kaderisasi

Nasional
Istana Ingatkan Pengkritik Presiden agar Berhati-hati

Istana Ingatkan Pengkritik Presiden agar Berhati-hati

Nasional
RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Nasional
BNN: Penyalah Guna Narkoba di Indonesia Naik 0,03 Persen

BNN: Penyalah Guna Narkoba di Indonesia Naik 0,03 Persen

Nasional
Polisi Kejar Satu Tahanan yang Kabur dari Polsek Pangkalan Kerinci, Riau

Polisi Kejar Satu Tahanan yang Kabur dari Polsek Pangkalan Kerinci, Riau

Nasional
Otak-atik Pengurus Golkar: Kuasa Airlangga dan Bayangan Bamsoet

Otak-atik Pengurus Golkar: Kuasa Airlangga dan Bayangan Bamsoet

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X