KPK Sebut Beberapa Nama yang Dipanggil ke Istana Pernah Diperiksa

Kompas.com - 22/10/2019, 15:39 WIB
logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat ada sejumlah nama kandidat menteri yang dipanggil ke Istana Kepresidenan pada Selasa (22/10/2019) hari ini pernah diperiksa lembaga antirasuah itu.

"Beberapa orang memang pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam sejumlah perkara terpisah. Saya kira itu juga sudah terbuka ya informasinya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan.

Febri tidak mengungkap nama-nama yang dimaksud. Namun, ia membeberkan beberapa kasus yang melibatkan sejumlah nama calon menteri.

Baca juga: Gerindra Masuk Kabinet, Jokowi Dinilai Terapkan Politik Akomodatif


Kasus-kasus itu adalah kasus suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, kasus gratifikasi terhadap Sekjen Kementerian ESDM, kasus suap dan gratifikasi Bupati Nganjuk, serta kasus korupsi haji yang melibatkan eks Menteri Agama Suryadharma Ali.

"Bahkan ada yang pernah masuk dalam komunikasi tersangka yang diperdengarkan di persidangan. Namun mereka memang baru diperiksa sebagai saksi sejauh ini," ujar Febri.

Febri sendiri enggan mengomentari proses pemilihan menteri yang sedang berlangung.

"Namun memang ada beberapa nama yang kita tahu terkait dengan beberapa kasus korupsi yang pernah ditangani KPK," kata Febri.

Baca juga: Prabowo Jadi Menteri, Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu Diragukan

Diberitakan, sejumlah tokoh berdatangan ke Istana sejak Senin kemarin. Sebagian tokoh yang hadir mengaku ditawari menjadi menteri oleh Jokowi.

Tokoh yang dipanggil Senin kemarin yakni mantan Ketua MK Mahfud MD, bos Gojek Nadiem Makarim, pengusaha Erick Thohir, bos Net TV Wishnutama dan Komisaris Utama PT Adhi Karya Fadjroel Rachman.

Hadir pula Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo, dan Waketum Partai Gerindra Edhy Prabowo.

Selasa ini, hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Bendahara Umum PDI-P Juliari Batubara, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Kemudian, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Ketua HIPMI Bahlil Lahadahlia, dan politikus Partai Golkar Zainudin Amali, serta dua poitikus PKB Ida Fauziyah dan Abdul Halim Iskandar.

Selanjutnya, hadir pula Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X