Prabowo Jadi Menteri, Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu Diragukan

Kompas.com - 22/10/2019, 15:24 WIB
Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani dalam laporan Setara Institute bertajuk Jalan Sunyi Reformasi TNI di Jakarta, Selasa (8/10/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTODirektur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani dalam laporan Setara Institute bertajuk Jalan Sunyi Reformasi TNI di Jakarta, Selasa (8/10/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dinilai masih belum memprioritaskan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu pada periode kedua kepemimpinannya.

Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani mengungkapkan hal itu menanggapi penunjukan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai menteri di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Jadi penunjukan itu sekaligus menegaskan bahwa penuntasan HAM masa lalu, tidak akan menjadi agenda Jokowi," kata Ismail ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (22/10/2019).

Menurut dia, hal itu seperti mengulang saat periode pertama Jokowi. Saat itu, ada mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

Baca juga: Menurut Peneliti LIPI, Ini Alasan Prabowo Mau Jadi Calon Menteri Jokowi

Ismail berpandangan, dugaan keterlibatan Prabowo dan Wiranto dengan kasus di masa lalu membuat Jokowi menjadi segan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM.

"Kalau di periode satu ada Pak Wiranto yang membuat Pak Jokowi segan karena bagaimanapun Pak Wiranto adalah tokoh sentral pada 1998, yang mengetahui banyak hal bahkan oleh sebagian orang diduga terlibat misalnya," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Periode kedua ada Pak Prabowo yang juga kemungkinan besar akan membuat Jokowi kembali bersikap unwilling, tidak punya willingness untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu," kata Ismail.

Baca juga: Aktivis 98 Relawan Jokowi Tolak Prabowo Jadi Menteri

Ismail menuturkan bahwa jika pelanggaran HAM di masa lalu ingin diselesaikan, presiden seharusnya menjaga jarak.

"Sekalipun baru dugaan, tetapi sebagai pihak yang mengetahui, semestinya Jokowi menjaga jarak agar kemungkinan penuntasan pelanggaran HAM masa lalu bisa dilakukan," tutur Ismail.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku diminta untuk masuk ke kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Meski tak menyebut spesifik pos menteri yang akan ia emban, namun Prabowo menyebut ia akan membantu kabinet Jokowi-Ma'ruf di bidang pertahanan.

"Saya diminta bantu beliau di bidang pertahanan," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Luar Jawa-Bali: Pintu Masuk Kedatangan Internasional Jalur Udara, Laut dan Darat Dibatasi

PPKM Luar Jawa-Bali: Pintu Masuk Kedatangan Internasional Jalur Udara, Laut dan Darat Dibatasi

Nasional
Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru, Ini Pertimbangan Pemerintah

Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru, Ini Pertimbangan Pemerintah

Nasional
PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Luhut: Ada Revisi Inmendagri dan SE

PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Luhut: Ada Revisi Inmendagri dan SE

Nasional
Sidang Perdana Azis Syamsuddin: Didakwa Suap, Diingatkan Tak Dekati Hakim

Sidang Perdana Azis Syamsuddin: Didakwa Suap, Diingatkan Tak Dekati Hakim

Nasional
Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Nasional
Aturan PPKM Level 3 Nataru Batal, Ini yang Bakal Diterapkan

Aturan PPKM Level 3 Nataru Batal, Ini yang Bakal Diterapkan

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

Nasional
Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Nasional
KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

Nasional
Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Nasional
Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.