Prabowo Jadi Menteri, Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu Diragukan

Kompas.com - 22/10/2019, 15:24 WIB
Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani dalam laporan Setara Institute bertajuk Jalan Sunyi Reformasi TNI di Jakarta, Selasa (8/10/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTODirektur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani dalam laporan Setara Institute bertajuk Jalan Sunyi Reformasi TNI di Jakarta, Selasa (8/10/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dinilai masih belum memprioritaskan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu pada periode kedua kepemimpinannya.

Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani mengungkapkan hal itu menanggapi penunjukan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai menteri di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Jadi penunjukan itu sekaligus menegaskan bahwa penuntasan HAM masa lalu, tidak akan menjadi agenda Jokowi," kata Ismail ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (22/10/2019).

Menurut dia, hal itu seperti mengulang saat periode pertama Jokowi. Saat itu, ada mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

Baca juga: Menurut Peneliti LIPI, Ini Alasan Prabowo Mau Jadi Calon Menteri Jokowi

Ismail berpandangan, dugaan keterlibatan Prabowo dan Wiranto dengan kasus di masa lalu membuat Jokowi menjadi segan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM.

"Kalau di periode satu ada Pak Wiranto yang membuat Pak Jokowi segan karena bagaimanapun Pak Wiranto adalah tokoh sentral pada 1998, yang mengetahui banyak hal bahkan oleh sebagian orang diduga terlibat misalnya," ujar dia.

"Periode kedua ada Pak Prabowo yang juga kemungkinan besar akan membuat Jokowi kembali bersikap unwilling, tidak punya willingness untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu," kata Ismail.

Baca juga: Aktivis 98 Relawan Jokowi Tolak Prabowo Jadi Menteri

Ismail menuturkan bahwa jika pelanggaran HAM di masa lalu ingin diselesaikan, presiden seharusnya menjaga jarak.

"Sekalipun baru dugaan, tetapi sebagai pihak yang mengetahui, semestinya Jokowi menjaga jarak agar kemungkinan penuntasan pelanggaran HAM masa lalu bisa dilakukan," tutur Ismail.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku diminta untuk masuk ke kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Meski tak menyebut spesifik pos menteri yang akan ia emban, namun Prabowo menyebut ia akan membantu kabinet Jokowi-Ma'ruf di bidang pertahanan.

"Saya diminta bantu beliau di bidang pertahanan," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X