Gerindra Masuk Kabinet, Jokowi Dinilai Terapkan Politik Akomodatif

Kompas.com - 22/10/2019, 09:29 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) didampingi Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo mengangkat ibu jari seusai bertemu Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Prabowo mengaku siap membantu di dalam pemerintahan pada periode tahun 2019-2024. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) didampingi Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo mengangkat ibu jari seusai bertemu Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Prabowo mengaku siap membantu di dalam pemerintahan pada periode tahun 2019-2024. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, masuknya Gerindra dalam Kabinet Kerja Jilid II periode 2019-2024 menunjukkan politik yang sangat akomodatif dari Presiden Joko Widodo.

"Politik akomodatif sangat kentara pada pergantian kabinet kali ini. Meski saat kampanye Jokowi menegaskan tidak akan bagi-bagi kursi kekuasaan, konsolidasi, dan akomodasi, itu sudah terlihat sejak Jokowi pertama kali menyusun Kabinet Kerja," ujar Adi saat dihubungi, Selasa (22/10/2019).

Di satu sisi, lanjutnya, politik akomodatif menunjukkan Jokowi seakan tersandera berbagai kepentingan politik. Sebab, makin banyaknya partai politik di luar koalisi pengusung bergabung dengan pemerintah maka kian kompleks juga kepentinganya.

Baca juga: Titik Terang Calon Menteri Jokowi-Maruf, dari Nadiem hingga Prabowo

"Namun, di sisi lain juga bisa dilihat sebagai cara Jokowi memperkuat daya tawarnya ke parpol pendukung dan bagian dari upaya memperluas dukungan," tuturnya kemudian.

Guna memastikan koalisi pemerintah yang kian gemuk ini tetap efektif, seperti diungkapkan Adi, dibutuhkan keberanian Jokowi dalam tiga hal.

Pertama, mempertahankan janji bahwa anggota kabinet dari parpol tetap hanya 45 persen. Kedua, anggota kabinet yang dipilih benar-benar punya kompetensi.

"Ketiga, sejak awal mesti ada target tahunan yang jelas dan terbuka untuk setiap kementerian/lembaga," jelas Adi.

Diberitakan, Senin (21/10), Jokowi memanggil sejumlah kandidat calon menteri ke Istana Kepresidenan. Hingga pukul 16.30 sudah ada 11 orang yang menyambangi Istana.

Baca juga: Respons PDI-P atas Bergabungnya Prabowo ke Kabinet Jokowi-Maruf

Terakhir yang datang yakni Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo.

Saat keluar dari istana, Prabowo menyatakan, dirinya dan Edhy diminta memperkuat kabinet. Ia mengaku dirinya diminta membantu Jokowi di bidang pertahanan. Sementara posisi untuk Edhy akan disampaikan Presiden Jokowi Rabu mendatang.

Seperti diketahui, Partai Gerindra merupakan rival partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf saat pilpres lalu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Nasional
Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Nasional
Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

Nasional
Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Nasional
Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Nasional
Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Nasional
Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Nasional
Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Nasional
Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Nasional
Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Nasional
Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Nasional
Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X