KPK Sebut Beberapa Nama yang Dipanggil ke Istana Pernah Diperiksa

"Beberapa orang memang pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam sejumlah perkara terpisah. Saya kira itu juga sudah terbuka ya informasinya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan.

Febri tidak mengungkap nama-nama yang dimaksud. Namun, ia membeberkan beberapa kasus yang melibatkan sejumlah nama calon menteri.

Kasus-kasus itu adalah kasus suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, kasus gratifikasi terhadap Sekjen Kementerian ESDM, kasus suap dan gratifikasi Bupati Nganjuk, serta kasus korupsi haji yang melibatkan eks Menteri Agama Suryadharma Ali.

"Bahkan ada yang pernah masuk dalam komunikasi tersangka yang diperdengarkan di persidangan. Namun mereka memang baru diperiksa sebagai saksi sejauh ini," ujar Febri.

Febri sendiri enggan mengomentari proses pemilihan menteri yang sedang berlangung.

"Namun memang ada beberapa nama yang kita tahu terkait dengan beberapa kasus korupsi yang pernah ditangani KPK," kata Febri.

Diberitakan, sejumlah tokoh berdatangan ke Istana sejak Senin kemarin. Sebagian tokoh yang hadir mengaku ditawari menjadi menteri oleh Jokowi.

Tokoh yang dipanggil Senin kemarin yakni mantan Ketua MK Mahfud MD, bos Gojek Nadiem Makarim, pengusaha Erick Thohir, bos Net TV Wishnutama dan Komisaris Utama PT Adhi Karya Fadjroel Rachman.

Hadir pula Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo, dan Waketum Partai Gerindra Edhy Prabowo.

Selasa ini, hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Bendahara Umum PDI-P Juliari Batubara, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Kemudian, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Ketua HIPMI Bahlil Lahadahlia, dan politikus Partai Golkar Zainudin Amali, serta dua poitikus PKB Ida Fauziyah dan Abdul Halim Iskandar.

Selanjutnya, hadir pula Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.