Kompas.com - 17/10/2019, 13:28 WIB
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) meninjau personel gabungan saat Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (17/10/2019). Apel yang diikuti oleh personel gabungan dari TNI dan Polri itu digelar dalam rangka persiapan pengamanan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Joko Widodo dan KH Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 pada Minggu 20 Oktober mendatang. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIKapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) meninjau personel gabungan saat Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (17/10/2019). Apel yang diikuti oleh personel gabungan dari TNI dan Polri itu digelar dalam rangka persiapan pengamanan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Joko Widodo dan KH Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 pada Minggu 20 Oktober mendatang. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyatakan, pihaknya tak melarang masyarakat menggelar unjuk rasa jelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019. Namun, aksi tersebut harus dilakukan secara aman dan tertib.

Polisi, kata dia, tak akan memberikan izin jika unjuk rasa dinilai berpotensi rusuh. 

 

"Enggak melarang sepanjang aman dan tertib. Masalahnya, kalau ada pihak-pihak yang memanfaatkan dan berpotensi tidak aman, ya kita tertibkan. Kita akan bubarkan dulu sebelum aksi anarkis terjadi," ujar Tito dalam apel pengamanan pelantikan presiden/wakil presiden di Monas, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Ia mengingatkan pihak mana pun untuk tidak memobilisasi massa yang berujung pada aksi anarkistis jelang pelantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Agar Pelajar Tak Demo Saat Pelantikan Presiden, 400 Kepala Sekolah Se-Cianjur Dikumpulkan

"Kita ingin berikan imbauan kepada masyarakat untuk sebaiknya tidak melakukan mobilisasi massa. Kumpulan massa mudah sekali untuk terprovokasi sehingga bisa berujung rusuh dan anarkis," ujar Tito.

Tito mengatakan imbauan itu berdasarkan pengalaman polisi yang kerap kali bentrok dengan massa pada unjuk rasa yang digelar belakangan ini. Tito menuturkan, setiap massa terkonsentrasi pada satu titik, potensi rusuh selalu ada. 

"Pengalaman kita belakangan ini, misalnya saat aksi massa adik-adik mahasiswa, siang hari aman-aman saja aksi massanya, tapi malam hari mulai lempar batu, bakar segala macam, dan ada yang membawa senjata yang berbahaya dan berujung merusak fasilitas umum," paparnya kemudian.

"Jadi kalau demonya damai-damai saja, kita tidak masalah. Tapi belakang ini, mohon maaf, demo yang dilakukan ada yang idealisme, tapi ada juga pihak-pihak yang memanfaatkan aksi massa untuk kepentingan sendiri," katanya.

Meski tak melarang, Tito memastikan polisi tak akan menerbitkan surat izin jika unjuk rasa jelang pelantikan presiden berpotensi rusuh.

"Agar tidak kecolongan, upaya aksi massa yang berujung kerusuhan, ada dua pendekatan, yaitu preventif dan penegakan hukum. Selain itu, kita juga tidak menerbitkan tanda terima unjuk rasa jika ada potensi kerusuhan," kata Tito.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Nasional
UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

Nasional
Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Nasional
Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Nasional
Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Nasional
Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Nasional
UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

Nasional
ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X