Kapolri: Pelantikan Acara Konstitusional, TNI-Polri akan Mengamankan

Kompas.com - 17/10/2019, 11:46 WIB
Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dalam apel pengamanan pelantikan presiden/wakil presiden di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dalam apel pengamanan pelantikan presiden/wakil presiden di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menegaskan, pelantikan presiden dan wakil presiden yang digelar 20 Oktober 2019 adalah amanat konstitusi.

Oleh sebab itu, TNI-Polri akan mengawal pelaksanaan pelantikan itu dari segala upaya penjegalan.

"Pelantikan adalah acara kenegaraan, acara yang konstitusional. Kita tahu bahwa tahapan pemilu berjalan sesuai dengan konstitusi, semua sudah berakhir sehingga tinggal tahap terakhir, yaitu pelantikan," ujar Tito ketika apel pengamanan pelantikan presiden/wakil presiden di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

"Maka, aparat TNI-Polri akan mengamankan itu karena amanat konstitusi," lanjut dia.

Baca juga: 30.000 Personel TNI-Polri Amankan Pelantikan Presiden-Wapres, Ini Fokus Pengamanan

Ia sekaligus mengingatkan bahwa acara kenegaraan tersebut akan dihadiri tidak hanya oleh pejabat pemerintahan dalam negeri saja, melainkan juga oleh tamu negara sahabat.

Oleh sebab itu, terjaminnya keamanan dalam pelaksanaan pelantikan itu merupakan harkat martabat Indonesia pula.

"Ada kepala negara, kepala pemerintahan, utusan khusus, ini sudah menyangkut harkat dan martabat bangsa. Kita juga memikirkan bahwa bangsa kita harus dihargai dan dipandang sebagai bangsa besar, tertib, dan damai. Bukan bangsa yang kacau dan rusuh," tutur Tito.

Diberitakan, pelantikan presiden dan wapres terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan digelar Minggu (20/10/2019) sekitar pukul 14.30 WIB di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.

TNI-Polri menerjunkan setidaknya 30.000 personel untuk membantu mengamankan acara tersebut. 

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Nasional
Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Nasional
Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Nasional
Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut 'New Normal' Tak Bakal Efektif

Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut "New Normal" Tak Bakal Efektif

Nasional
KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

Nasional
LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

Nasional
Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X