Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Kompas.com - 16/10/2019, 17:24 WIB
Tsamara Amany hingga Faldo Maldini Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK, Rabu (16/10/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaTsamara Amany hingga Faldo Maldini Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK, Rabu (16/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi ( MK) menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada), Rabu (16/10/2019).

Pemohon dalam uji materi ini ialah sejumlah politisi muda seperti Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany, hingga Wasekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Faldo Maldini.

Dalam permohonannya, para pemohon menilai Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada menghalangi pemohon untuk maju sebagai gubernur, wali kota, dan bupati. Sebab, dalam pasal tersebut diatur mengenai syarat minimal seseorang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Baca juga: Persoalan UU Pilkada yang Perlu Diperbaiki...

"Obyek telah menghalangi pemohon untuk maju sebagai gubernur, wali kota, bupati, karena pemohon belum mencapai prasyarat batas usia untuk mencalonkan diri pada waktu sekitar bulan Juni 2020 yang merupakan tenggat waktu pendaftaran," kata Kuasa Hukum pemohon, Rian Ernest, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu.

Pasal 7 ayat (2) huruf e menyebutkan, calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia paling rendah 30 tahun. Sedangkan untuk calon wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati minimal berusia 25 tahun.

Menurut pemohon, aturan itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis.

Tidak hanya itu, aturan tersebut juga dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama.

"Obyek permohonan memberikan batas usia yang mereduksi sifat pemilihan yang demokratis itu karena akan ada golongan muda yang tersingkirkan dari kontestasi politik dan rakyat tidak bebas memilih kandidat dari golongan muda," ujar Rian.

Dalam petitumnya, pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim MK Saldi Isra meminta pemohon untuk memberikan argumen yang lebih dalam lagi tentang pertentangan yang ada dalam Pasal 7 UU Pilkada dengan Pasal 18 UUD 45.

Majelis Hakim juga meminta pemohon untuk menjelaskan lebih detail tentang kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon, sehingga pemohon mengajukan uji materi UU ini.

Baca juga: Perludem Minta MK Percepat Uji Materi Pasal Napi Kasus Korupsi di UU Pilkada

"Yang paling penting adalah memberikan basis argumentasi mengapa Lasal 7 bertentangan dengan Pasal 18 sebagai pasal yang dianggap menerangkan batas usai," ujar Hakim Saldi.

"Dalam konteks ini Anda adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia kan. Nah itu ada syaratnya nanti, itu yang dijelaskan yaitu harus ada penjelasan tentang apa hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya Undang-undang ini. Kerugian itu sifatnya aktual atau potensial, mesti jelas itu," timpal Hakim I Dewa Gede Palguna.

MK kemudian memberi waktu kepada pemohon selama 14 hari untuk memperbaiki permohonan mereka. Berkas permohonan hasil revisi harus diserahkan ke MK paling lambat 30 Oktober 2019.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cek Penanganan Covid-19 di Anambas, Mendagri: Ini Zona Hijau, Pertahankan

Cek Penanganan Covid-19 di Anambas, Mendagri: Ini Zona Hijau, Pertahankan

Nasional
Berkas Paniai Dikembalikan untuk Kedua Kalinya, Komnas HAM: Substansi Argumentasinya Sama

Berkas Paniai Dikembalikan untuk Kedua Kalinya, Komnas HAM: Substansi Argumentasinya Sama

Nasional
Baleg Sepakati 10 DIM Klaster UMKM dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Baleg Sepakati 10 DIM Klaster UMKM dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Ada Penundaan Pilkada 2020

Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Ada Penundaan Pilkada 2020

Nasional
Pengembalian Berkas Paniai Relatif Cepat, Komnas HAM: Kejagung Belum Serius

Pengembalian Berkas Paniai Relatif Cepat, Komnas HAM: Kejagung Belum Serius

Nasional
Mendagri Sebut Kampanye Akbar Pilkada 2020 Ditiadakan, Bawaslu: Terlalu Jauh Mencampuri

Mendagri Sebut Kampanye Akbar Pilkada 2020 Ditiadakan, Bawaslu: Terlalu Jauh Mencampuri

Nasional
Akui Pernah Bertemu Harun Masiku, Ketua KPU: 15 Menit Banyak Ngalor-ngidul

Akui Pernah Bertemu Harun Masiku, Ketua KPU: 15 Menit Banyak Ngalor-ngidul

Nasional
Menko PMK: Idealnya Tes Covid-19 Capai 30.000 Orang Per Hari

Menko PMK: Idealnya Tes Covid-19 Capai 30.000 Orang Per Hari

Nasional
Komnas HAM Khawatir Kasus Peristiwa Paniai Mandek dan Berujung pada Impunitas

Komnas HAM Khawatir Kasus Peristiwa Paniai Mandek dan Berujung pada Impunitas

Nasional
Mahfud: 100 Persen Pasien Covid-19 di RSKI Pulau Galang Sembuh, Apa Kuncinya?

Mahfud: 100 Persen Pasien Covid-19 di RSKI Pulau Galang Sembuh, Apa Kuncinya?

Nasional
PP Muhammadiyah: Di Zona Hijau Covid-19, Shalat Jumat Bisa Digelar di Masjid

PP Muhammadiyah: Di Zona Hijau Covid-19, Shalat Jumat Bisa Digelar di Masjid

Nasional
Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal, Begini Gambarannya...

Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal, Begini Gambarannya...

Nasional
Terbitkan Panduan, Muhammadiyah Minta Warga di Zona Merah Tetap Ibadah dari Rumah

Terbitkan Panduan, Muhammadiyah Minta Warga di Zona Merah Tetap Ibadah dari Rumah

Nasional
Suap Proyek Jalan, Bupati Bengkalis Segera Disidang

Suap Proyek Jalan, Bupati Bengkalis Segera Disidang

Nasional
Komisi X: Ada Ketimpangan Akses Teknologi dalam Pelaksanaan Belajar Daring

Komisi X: Ada Ketimpangan Akses Teknologi dalam Pelaksanaan Belajar Daring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X