Jokowi Didorong Bentuk Badan Khusus Benahi Regulasi yang Tumpang Tindih

Kompas.com - 15/10/2019, 15:41 WIB
 Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Nur Sholikin usai diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019). Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Nur Sholikin usai diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan ( PSHK) mendorong Presiden Joko Widodo membentuk badan khusus regulasi di pemerintahan periode keduanya.

Gagasan tentang badan khusus regulasi ini sebelumnya disampaikan Jokowi dalam debat calon presiden dan wakil presiden di masa kampanye Pemilu 2019.

"Yang harus dipikirkan presiden, pertama, soal pembentukan badan khusus regulasi," kata Peneliti PSHK Nur Sholikin dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).

Baca juga: Jokowi: Regulasi yang Ruwet Harus Kita Pangkas

PSHK menilai, pembentukan badan khusus regulasi ini memang dibutuhkan untuk membenahi berbagai aturan yang tumpang tindih.

Sebab, selama ini mayoritas kementerian dan lembaga cenderung mengedepankan ego sektoral sehingga lahirlah peraturan perundang-undangan yang begitu banyak.

Akibatnya, peraturan-peraturan ini tidak hanya tumpang tindih, tetapi juga tak efektif.

Baca juga: Bos AirAsia: Regulasi Membunuh Bisnis

Sholikin menyebut, harus ada suatu lembaga khusus peradilan yang kewenangannya lebih kuat untuk menyelesaikan persoalan ego sektoral ini.

"Dengan kewenangan yang lebih kuat, dia bisa mendisiplinkan kementerian lembaga dalam membentuk regulasi dan mengoreksi peraturan-peraturan yang tumpang tindih atau peraturan-peraturan yang menghambat pelaksanaan pembangunan di level teknis," ujarnya.

Menurut Sholikin, idealnya, badan khusus regulasi ini nanti menjadi lembaga setingkat kementerian yang tidak lain merupakan tangan kanan presiden. Namun, diharapkan kinerja badan khusus ini tetap independen.

Baca juga: Atasi Tumpang Tindih Regulasi, Jokowi Akan Bentuk Pusat Legislasi Nasional

Kewenangan utama badan ini ialah manajemen tata kelola regulasi, dari perencanaan hingga mointoring dan evaluasi di tingkat eksekutif.

Idealnya pula, badan khusus regulasi nanti diisi oleh kalangan profesional yang amat memahami persoalan-persoalan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

"Yang paling ideal adalah kalangan profesional yang dia sangat mengetahui seluk-beluk regulasi yang ada di Indonesia. Bisa berangkatnya dari kalangan profesional swasta maupun dari kalangan birokrasi yang dia memang sangat memahmi kualitas sistem regulasi yang ada di Indonesia," kata Sholikin.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 16 Orang, Total 150 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

UPDATE: Bertambah 16 Orang, Total 150 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nasional
UPDATE: Total Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia 191 Orang

UPDATE: Total Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia 191 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 106, Total Ada 2.092 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 106, Total Ada 2.092 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
 Dompet Dhuafa Targetkan Pasang 1.000 Bilik Disinfektan

Dompet Dhuafa Targetkan Pasang 1.000 Bilik Disinfektan

Nasional
Ditangani Sesuai Protokol, Jenazah Pasien Covid-19 Tak Akan Jadi Sumber Penularan

Ditangani Sesuai Protokol, Jenazah Pasien Covid-19 Tak Akan Jadi Sumber Penularan

Nasional
Pengamat: Kebijakan PSBB Belum Tegas, Tak Efektif Atasi Covid-19

Pengamat: Kebijakan PSBB Belum Tegas, Tak Efektif Atasi Covid-19

Nasional
Psikolog Dompet Dhuafa Jelaskan Pentingnya Manajemen Stres saat Pandemi Covid-19

Psikolog Dompet Dhuafa Jelaskan Pentingnya Manajemen Stres saat Pandemi Covid-19

Nasional
Gubernur NTB Sebut Pandemi Virus Corona Beri Peluang Ekonomi bagi Masyarakat Produksi APD Mandiri

Gubernur NTB Sebut Pandemi Virus Corona Beri Peluang Ekonomi bagi Masyarakat Produksi APD Mandiri

Nasional
Tips dari Kak Seto untuk Orangtua yang Dampingi Anak Belajar dari Rumah

Tips dari Kak Seto untuk Orangtua yang Dampingi Anak Belajar dari Rumah

Nasional
Hingga 4 April, 519 Pasien Dirawat di RS Darurat Covid-19

Hingga 4 April, 519 Pasien Dirawat di RS Darurat Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Orang Sehat Pakai Masker 2 Lapis, Orang dengan Gejala Pakai Masker 3 Lapis

Gugus Tugas Covid-19: Orang Sehat Pakai Masker 2 Lapis, Orang dengan Gejala Pakai Masker 3 Lapis

Nasional
Soal Wacana Bebaskan Napi Korupsi, BW: Ini Menjelaskan Pertanyaan, Siapa Sahabat Koruptor?

Soal Wacana Bebaskan Napi Korupsi, BW: Ini Menjelaskan Pertanyaan, Siapa Sahabat Koruptor?

Nasional
3 April: Ada 1.986 Kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Tambah Fasilitas Pemeriksaan

3 April: Ada 1.986 Kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Tambah Fasilitas Pemeriksaan

Nasional
Saling Bantah Pejabat Istana di Tengah Pandemi Corona...

Saling Bantah Pejabat Istana di Tengah Pandemi Corona...

Nasional
Ada Penolakan, Ridwan Kamil Minta TNI/ Polri Kawal Pemakaman Jenazah Covid-19

Ada Penolakan, Ridwan Kamil Minta TNI/ Polri Kawal Pemakaman Jenazah Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X