Atasi Tumpang Tindih Regulasi, Jokowi Akan Bentuk Pusat Legislasi Nasional

Kompas.com - 17/01/2019, 21:04 WIB
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin, menyampaikan visi misi  di debat pertama Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).
KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin, menyampaikan visi misi di debat pertama Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo berkomitmen di dalam penyederhanaan regulasi dan peraturan, baik di pusat dan daerah.

Apabila terpilih lagi pada periode kedua, Jokowi akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi selain di lembaga legislatif menjadi satu badan.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam debat pertama capres cawapres di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

"Kami akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi, baik yang ada di BPHN, Dirjen Peraturan Perundangan dan fungsi legislasi yang ada di semua kementerian," ujar Jokowi.

Baca juga: Prabowo Tanya Jokowi soal Penegakan Hukum yang Dirasa Berat Sebelah

"Akan kita masukkan ke dalam badan ini yang namanya pusat legislasi nasional sehingga kontrol langsung oleh Presiden," lanjut dia.

Badan tersebut, menurut Jokowi, juga dapat dijadikan wadah konsultasi untuk pemerintah daerah yang hendak menerbitkan regulasi.

Dengan demikian, Jokowi yakin apabila badan legislasi tersebut dibentuk, maka seluruh regulasi, baik pusat dengan daerah, harmonis dan tidak ada lagi yang tumpang tindih.

"Akan kita sederhanakan semuanya sehingga apabila ada tumpang tindih langsung kelihatan dan bisa kita lakukan revisi dengan baik," ujar dia.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X