Capim KPK Terancam Tak Dilantik karena Usia, Perppu Dinilai Jadi Jalan Keluar

Kompas.com - 11/10/2019, 17:10 WIB
Calon pimpinan KPK Nurul Ghufron menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (11/9/2019) malam. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRACalon pimpinan KPK Nurul Ghufron menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (11/9/2019) malam. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron terancam gagal dilantik akibat masalah usia yang diatur dalam Undang-Undang KPK hasil revisi.

Pakar Hukum Tata Negara dari IPDN, Juanda menilai, masalah itu harus segera dicari jalan keluar.

Adapun, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu terkait UU KPK hasil revisi merupakan solusi yang paling cepat untuk menyelesaikan masalah itu.

"Kalau memang mau dilantik maka perppu adalah jalan keluar yang paling mujarab," kata Juanda saat dihubungi Kompas.com, Jumat (11/10/2019).


Baca juga: Pakar: Jika UU KPK Hasil Revisi Berlaku, Capim KPK Nurul Ghufron Tak Bisa Dilantik

Juanda menuturkan, perubahan aturan mengenai usia pimpinan KPK mesti menjadi salah satu poin yang dimasukkan ke dalam Perppu KPK jika Presiden Jokowi benar-benar menerbitkan perppu.

Menurut Juanda, ada satu solusi lainnya yaitu legislative review. Artinya, UU KPK hasil revisi tetap diundangkan namun dibawa kembali ke DPR untuk mengubah peraturan di dalamnya, termasuk soal usia pimpinan KPK.

Konsekuensinya, menurut Juanda, Nurul Ghufron tetap tak bisa dilantik pada Desember 2019. Dia harus menunggu perubahan aturan mengenai usia pimpinan KPK.

"Terpaksa ditunda dulu (pelantikannya). Setidak-tidaknya penundaan kalau memang mau memberlakukan prinsip positivistik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kalau tidak ada perubahan ya tidak bisa dilantik," ujar Juanda.

Baca juga: Mensesneg: UU KPK Ada Typo, Jadi Dikembalikan ke DPR

Juanda menilai, legislative review bukan merupakab solusi yang paling tepat karena akan memakan waktu cukup lama dan menyebabkan satu kursi pimpinan KPK dapat kosong untuk beberapa waktu.

Diberitakan sebelumnya, Ghufron yang berusia 45 tahun terancam tak dapat dilantik sebagai pimpinan KPK.

Sebab, UU KPK hasil revisi mensyaratkan seorang pimpinan KPK berusia minimal 50 tahun saat mengikuti proses pemilihan.

Bila Ghufron dipaksakan untuk dilantik, kata Juanda, maka jabatannya sebagai pimpinan KPK dapat dianggap tidak sah. Efeknya, Ghufron tidak berhak memperoleh kewenangan sebagai pimpinan KPK.

"Kalau seseorang dilantik tidak sesuai undang-undang yang berlaku, konsekuensinya kan cacat. Kalau cacat itu berarti tunjangan segala macam yang ia terima itu terindikasi pada korupsi," ujar Juanda.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Nasional
Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Nasional
Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Nasional
Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Nasional
Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Nasional
Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Nasional
ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

Nasional
ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

Nasional
Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Nasional
Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Nasional
Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Nasional
Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Nasional
Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Nasional
Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X