Kompas.com - 09/10/2019, 17:45 WIB
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANPeneliti ICW Kurnia Ramadhana

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan peninjauan kembali (PK) dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang melibatkan eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsyad Temenggung.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, PK dapat diajukan KPK menyusul putusan Mahkamah Agung yang menyatakan salah satu hakim yang melepas Syafruddin, yakni Syamsul Rakan Chaniago, telah melanggar etik.

"KPK kami minta untuk segera lakukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali," kata Kurnia dalam sebuah diskusi di Kantor ICW, Rabu (9/10/2019).

Baca juga: Eks Pengacara Syafruddin Temenggung Bantah Bahas Perkara BLBI dengan Hakim Agung

Kurnia mengakui, memang banyak perdebatan terkait hak pihak jaksa, dalam hal ini KPK, untuk mengajukan PK karena PK umumnya dipandang sebagai hak yang dimiliki oleh terdakwa.

Kurnia mengakui bahwa Pasal 263 Ayat (1) KUHAP menyebut hak mengajukan PK hanya dimiliki terdakwa dan ahli warisnya. Namun, ia menyebut Pasal 263 Ayat (3) KUHAP memberi peluang bagi KPK untuk juga dapat mengajukan PK.

Menurut dia, KPK tetap berwenang mengajukan PK apabila dalam putusan itu suatu perbuatan dinyatakan terbukti akan tetapi tak diikuti putusan pemidanaan, seperti yang terjadi pada kasus Syafruddin,

"Kalau putusan SAT (Syafruddin) bebas, bukan lepas, maka frasa ini tak bisa digunakan karena di sini jelas disebutkan bahwa yang di dakwakan telah dinyatakan terbukti. Kalau kita mengikuti logika hukum, putusan lepas dakwaan terbukti tapi bukan merupaka tindak pidana," ujar Kurnia.

Baca juga: MA Persilakan KPK Lakukan Upaya Hukum atas Putusan Kasasi BLBI

Oleh sebab itu, Kurnia menilai bahwa Pasal 263 Ayat (3) itu dapat menjadi landasan bagi KPK untuk mengajukan PK.

"Ditambah lagi dengan ada sanksi etik tadi yang memunculkan dugaan bahwa ada dugaan transaksi pada pertemuan sehingga mempengaruhi putusan," kata dia.

Sebelumnya, Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menyatakan hakim Syamsul Rakan Chaniago telah terbukti melakukan pelanggaran dengan berkomunikasi dan bertemu dengan salah satu pengacara Syafruddin bernama Ahmad Yani.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Nasional
Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Nasional
Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Nasional
Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Nasional
UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

Nasional
UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

Nasional
Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X