"Apa Belum Cukup bagi Jokowi untuk Rasakan Suasana Kebatinan Rakyat?"

Kompas.com - 06/10/2019, 15:30 WIB
Presiden Joko Widodo menghadiri pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (1/10/2019). Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya pada pelantikan tersebut. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIPresiden Joko Widodo menghadiri pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (1/10/2019). Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya pada pelantikan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi menuturkan, masyarakat sudah banyak yang menyampaikan kekhawatirannya soal pelemahan KPK melalui UU KPK hasil revisi.

Anggota koalisi sekaligus Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bidang Advokasi Muhamad Isnur mengatakan, kelompok masyarakat sipil sudah melakukan berbagai langkah konstitusional dalam menyampaikan keresahannya.

Keresahan itu diungkapkan mulai dari demonstransi mahasiswa hingga para tokoh masyarakat yang menyambangi Presiden Joko Widodo secara langsung.

"Ribuan mahasiswa berdemonstrasi, ada yang meninggal, luka-luka, ditangkap, dipukuli. Ribuan dosen menandatangani penolakan revisi, dari banyak kampus, tokoh-tokoh datang bahkan ada yang pakai kursi roda," kata Isnur dalam konferensi pers di kantor YLBHI, Jakarta, Minggu (6/10/2019).

"Apakah itu belum cukup bagi Presiden untuk merasakan suasana kebatinan rakyat? Ini penting bagi Pak Jokowi sebagai simbol yang dipilih masyarakat," ujar Isnur.

Baca juga: Perppu Dianggap Bisa Menenangkan Suasana dan Selamatkan KPK

Selama lima tahun pemerintahan Jokowi, kata Isnur, nyaris tidak ada desakan yang terjadi secara besar-besaran seperti ini.

Di sisi lain, berbagai media massa nasional sudah meletakkan isu ini sebagai topik utama yang menjadi perhatian luas.

Sehingga, Isnur menilai bahwa itu menandakan ada keresahan dan kegeraman masyarakat yang salah satunya menyangkut soal UU KPK hasil revisi.

"Itu enggak cukup apa sebagai opini masyarakat? Bagi saya itu lebih dari cukup. Selaiknya itu kalau istilah kepala sudah merah, sudah harusnya panas banget dengan suara ini," ujar dia.

Dengan demikian, Isnur meminta agar Presiden Jokowi mendengar aspirasi masyarakat luas dan mengambil langkah strategis memperkuat KPK.

Salah satunya dengan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terhadap UU KPK hasil revisi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X