Beragam Kepentingan Parpol dan DPD di Balik Pemilihan Ketua MPR...

JAKARTA, KOMPAS.com - Terpilihnya politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo sebagai ketua MPR periode 2019-2024 tidak lepas dari kepentingan partai politik yang mendukungnya.

Sembilan fraksi partai politik dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersepakat memilih Bambang.

Beragam syarat pun diajukan sebelum politisi yang akrab disapa Bamsoet itu dilantik dalam Rapat Paripurna MPR di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Sejumlah syarat tersebut sempat disinggung saat Bambang menyampaikan pidato pertamanya sebagai Ketua MPR, misalnya terkait usul mengamandemen UUD 1945.

Selain itu, Bambang juga memaparkan permintaan yang diajukan oleh kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Baca juga: Lobi 10 Jam dan Andil Prabowo-Megawati dalam Pemilihan Ketua MPR...

Syarat dari PDI-P

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi fraksi pertama yang menyatakan dukungan kepada Bambang.

Pernyataan dukungan disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI-P di MPR Ahmad Basarah saat pertemuan musyawarah antar Pimpinan Fraksi MPR, Rabu (2/10/2019).

Namun, dukungan tersebut diberikan dengan sejumlah syarat yang disampaikan langsung kepada Bambang dan pimpinan Fraksi Partai Golkar.

"Dukungan PDI Perjuangan terhadap Bamsoet dan Partai Golkar untuk menjadi Ketua MPR bukan dengan cek kosong, artinya bukan tanpa syarat," ujar Basarah melalui keterangan tertulisnya, Rabu (2/10/2019).

Baca juga: Dukungan Bersyarat PDI-P untuk Bambang Soesatyo sebagai Calon Ketua MPR

Menurut Basarah, PDI-P menyampaikan empat syarat kepada mantan Ketua DPR itu.

Pertama, meminta agar pemilihan Ketua MPR dilakukan secara musyawarah dan mufakat serta sedapat mungkin menghindari voting.

"PDI Perjuangan mempersilahkan Fraksi Partai Golkar untuk melobi parpol lain agar mendukung pemilihan secara musyawarah mufakat," kata Basarah.

Kedua, PDI-P meminta kepada Fraksi Partai Golkar untuk berkomitmen menjaga kepastian jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo sesuai konstitusi sampai akhir masa jabatan tahun 2024.

Baca juga: Lobi-lobi Megawati-Prabowo di Balik Perebutan Ketua MPR, Ini Kata Puan

Ketiga, meminta Bambang mendukung kelanjutan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Haluan Negara melalui Ketetapan MPR.

Keempat, melanjutkan program Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang digagas Taufiq Kiemas serta mendukung MPR untuk bekerja sama dan bersinergi dengan BPIP dalam tugas-tugas pembinaan ideologi bangsa.

"Semua agenda tersebut sudah menjadi rekomendasi yang diputuskan oleh MPR masa bhakti 2014-2019 kepada MPR masa bakti 2019-2024," kata Basarah.

Syarat dari Nasdem

Partai Nasdem juga menyatakan dukungannya untuk Bambang Soesatyo

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, dukungan Nasdem tersebut bukan tanpa syarat.

"Kami semuanya menyampaikan bahwa dukungan itu bukan cek kosong," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Hal mendasar yang diminta Partai Nasdem kepada Bambang yaitu pembangunan manajemen dan tata kelola MPR yang lebih baik.

Baca juga: Sekjen Nasdem: Dukungan Kami ke Bambang Soesatyo Bukan Cek Kosong

ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI Ketua MPR terpilih Bambang Soesatyo (tengah) memberi salam dalam Sidang Paripurna MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Sidang Paripurna tersebut menetapkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR periode 2019-2024 dengan Wakil Ketua, Ahmad Basarah dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra, Lestari Moerdijat dari Fraksi Partai Nasdem, Jazilul Fawaid dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Syarief Hasan dari Fraksi Partai Demokrat, Zulkifli Hasan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Hidayat Nur Wahid dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Arsul Sani dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fadel Muhammad dari Kelompok DPD di MPR.

"Termasuk di dalamnya bursa gagasan untuk menyempurnakan atau melengkapi UUD tadi ada GBHN," ujar Johnny.

Tidak hanya itu, Partai Nasdem juga memberi syarat kepada Bambang untuk memikirkan ulang keserentakan pemilu.

Sebab, Pemilu 2019 yang diselenggarakan secara serentak kemarin menimbulkan beberapa dampak yang pelaksanaannya harus dipikirkan ulang.

Baca juga: Surya Paloh Tegaskan Nasdem Dukung Bamsoet Jadi Ketua MPR

Partai Nasdem menilai, keserentakan pemilu harus didiskusikan kembali dengan pakar tata negara atau bahkan melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan uji materi.

"Nah itu yang akan dibicarakan. Tapi untuk mengatur kembali kehidupan perpolitikan yang lebih baik itulah pasti bursa gagasan yang disampaikan ke pimpinan MPR dan Ketua MPR yang baru untuk dilakukan dalam lima tahun ke depan," kata Johnny.

Syarat dari DPD

Menjelang Rapat Paripurna penetapan dan pelantikan Ketua MPR, DPD mengalihkan dukungannya kepada Bambang Soesatyo

Pernyataan dukungan dituangkan dalam sebuah surat yang diserahkan pada pimpinan sementara MPR.

"Kami DPD RI menyatakan dukungan kepada Bapak Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR RI," ujar Ketua Kelompok DPD di MPR Intsiawati Ayus saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Baca juga: Komitmen dengan Golkar, DPD Dukung Bambang Soesatyo Jadi Ketua MPR

Awalnya, Sekretaris Kelompok DPD Abraham Liyanto mengatakan, sebanyak 136 anggota DPD sepakat untuk mendukung pimpinan MPR dari unsur DPD Fadel Muhammad untuk menjadi ketua MPR periode 2019-2024.

Hal itu ia katakan sebelum Rapat Gabungan antara perwakilan fraksi dan DPD yang digelar secara tertutup.

Setelah rapat dan proses lobi, akhirnya DPD menyatakan dukungan ke Bambang Soesatyo.

Intsiawati menuturkan bahwa ada komitmen antara DPD dan Fraksi Partai Golkar.

"Dukungan khusus kepada Golkar itu tidak lebih kami ingin mempertajam lagi kemitraan antara lembaga dalam kinerja, karena kinerja di parlemen ini untuk legislasi dan aspirasi," kata Intsiawati.

Baca juga: 8 Fraksi dan DPD Sepakati Bambang Soesatyo Jadi Ketua MPR, Gerindra Menolak

Secara terpisah, Fadel Muhammad mengakui bahwa Fraksi Partai Golkar mengakomodasi lima syarat yang diajukan oleh DPD.

Syarat tersebut diajukan oleh DPD untuk mendukung salah satu calon ketua dari fraksi partai politik.

Kelima syarat tersebut adalah:

1. DPD dilibatkan dalam penggodokan dana transfer daerah

2. DPD dilibatkan dalam mengatur dana desa

3. DPD berhak mengatur dana insentif

4. DPD meminta agar undang-undang yang berhubungan dengan pemerintah daerah diperbaiki

5. Meminta penguatan kewenangan DPD melalui revisi UU MD3 dan UUD 1945