Komitmen dengan Golkar, DPD Dukung Bambang Soesatyo Jadi Ketua MPR

Kompas.com - 03/10/2019, 19:06 WIB
Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) Republik Indonesia sepakat memilih Fadel Muhammad sebagai pimpinan MPR Periode 2019-2024 dari unsur DPD RIdalam rapat pleno DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019) malam.  KOMPAS.com/HaryantipuspasariDewan Perwakilan Rakyat (DPD) Republik Indonesia sepakat memilih Fadel Muhammad sebagai pimpinan MPR Periode 2019-2024 dari unsur DPD RIdalam rapat pleno DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019) malam.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) akhirnya mengalihkan dukungan ke calon ketua MPR yang diusung oleh Partai Golkar, Bambang Soesatyo.

Pernyataan dukungan dituangkan dalam sebuah surat yang diserahkan pada pimpinan sementara MPR.

"Kami DPD RI menyatakan dukungan kepada Bapak Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR RI," ujar Ketua Kelompok DPD di MPR Intsiawati Ayus saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Awalnya, Sekretaris Kelompok DPD Abraham Liyanto mengatakan, sebanyak 136 anggota DPD sepakat untuk mendukung pimpinan MPR dari unsur DPD Fadel Muhammad untuk menjadi ketua MPR periode 2019-2024.

Baca juga: Ingin Jadi Ketua MPR, Fadel Muhammad Sebut Sudah Lobi PDI-P dan Golkar

Hal itu ia katakan sebelum Rapat Gabungan antara perwakilan fraksi dan DPD yang digelar secara tertutup.

Setelah rapat dan proses lobi, akhirnya DPD menyatakan dukungan ke Bambang Soesatyo.

Intsiawati menuturkan bahwa ada komitmen antara DPD dan Fraksi Partai Golkar. Komitmen apa yang dibangun?

"Dukungan khusus kepada Golkar itu tidak lebih kami ingin mempertajam lagi kemitraan antara lembaga dalam kinerja, karena kinerja di parlemen ini untuk legislasi dan aspirasi," kata Intsiawati.

Secara terpisah, Fadel Muhammad mengakui bahwa Fraksi Partai Golkar mengakomodasi lima syarat yang diajukan oleh DPD.

Syarat tersebut diajukan oleh DPD untuk mendukung salah satu calon ketua dari fraksi partai politik.

Kelima syarat tersebut adalah:

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan 'Soft Approach'

Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan "Soft Approach"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X