Jokowi dan Parpol Pendukung Disebut Sepakat Tak Terbitkan Perppu KPK

Kompas.com - 02/10/2019, 21:20 WIB

Haryanti Puspa Sari,

Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Haryanti Puspa Sari

Penulis

Fabian Januarius Kuwado

Editor

Kompas TV JK menilai penerbitan Perppu KPK hanya akan mencederai kewibawaan pemerintah karena Revisi UU KPK yang disahkan DPR dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemerintah. JK menilai jika penolakan terhadap UU KPK hasil revisi lebih baik ditempuh melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu muncul saat unjuk rasa menolak Revisi UU KPK dilakukan di sejumlah daerah. Namun Jusuf Kalla juga menilai pernerbitan Perppu KPK belum tentu mampu meredam aksi protes terhadap Undang-Undang KPK hasil revisi. #PerppuKPK #RevisiUUKPK #JusufKalla

Yasonna Laoly yang baru saja mundur dari Menteri Hukum dan HAM juga berpendapat sama. Ia mengklaim revisi yang dilakukan DPR dan pemerintah itu bertujuan untuk memperbaiki KPK.

"Ini kan kita maksudkan untuk perbaikan governance-nya KPK," kata Yasonna.

Oleh karena itu, Yasonna meminta masyarakat untuk melihat terlebih dahulu bagaimana kinerja KPK setelah UU hasil revisi ini diketok. Yasonna meminta masyarakat tidak langsung berpikiran buruk bahwa revisi bisa melemahkan KPK.

Ia juga meminta masyarakat berhenti menekan Presiden untuk menerbitkan perppu.

"Jangan membudayakan menekan-nekan. Sudahlah. Kita atur secara konstitusional saja," kata Yasonna.

"Jalankan dululah, lihat kalau nanti (kinerja KPK) tidak sempurna buat legislative review. Belum dijalankan kok sudah suuzon," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.