Ada Korban Tewas, Jokowi Didesak Segera Terbitkan Perppu KPK

Kompas.com - 02/10/2019, 14:58 WIB
Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada ( UGM), Zainal Arifin Mochtar, saat diskusi menyoal proses pemililihan pimpinan KPK di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTODirektur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada ( UGM), Zainal Arifin Mochtar, saat diskusi menyoal proses pemililihan pimpinan KPK di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo didesak segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi yang telah disahkan oleh DPR.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mengatakan, penerbitan UU KPK sudah termasuk mendesak mengingat adanya korban tewas yang jatuh dalam unjuk rasa menuntut penerbitan Perppu KPK.

"Kenapa perppu? Ya karena keadaan sudah mendesak. Coba bayangkan, sudah ada meninggal loh, meninggal, saya enggak tahu berapa harga nyawa," kata Zainal dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Rabu (2/10/2019).

Menurut Zainal, hal itu menjadi pertanyaan mengingat Jokowi sebelumnya telah mengeluarkan empat buah perppu sebelumnya.

Baca juga: Kisah Feri Amsari Bertemu Jokowi dan Bicarakan Perppu, Presiden Bersama Rakyat atau Partai?

Padahal, menurut Zainal, Jokowi tidak mendapat tekanan besar dari publik dalam menerbitkan empat perppu tersebut sebagaimana tekanan publik untuk menerbitkan Perppu KPK saat ini.

"Di perppu-perppu ini tidak ada yang namanya orang mati, enggak ada partai yang protes keras-keras," kata Zainal.

"Urgensinya tidak begitu urgent, ini sekarang ada yang mati untuk memperjuangkan Undang-Undang KPK untuk tidak direvisi," ujar dia.

Adapun, sejumlah perppu yang dirilis Jokowi itu adalah Perppu KPK (2015), Perppu Kebiri (2016), Perppu Akses Informasi Pajak (2017), dan Perppu Ormas (2017).

Baca juga: Perppu KPK yang Tak Disukai Partai Koalisi Jokowi dan Ditolak Kalla...

Di samping itu, Zainal menilai Jokowi mesti mengeluarkan Perppu KPK sebagai wujud penunaian janji kampanyenya untuk memperkuat KPK.

"Presiden itu menjanjikan akan menguatkan KPK dan menyelamatkan pemberantasan korupsi. Ketika ada di hadapannya undang-undang yang bermasalah, saya sebagai pemilih boleh dong saya menagih presiden saya," kata Zainal.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

Nasional
Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Nasional
Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Nasional
Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Nasional
Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Nasional
Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Nasional
Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Nasional
Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Nasional
Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Nasional
Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Nasional
Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Nasional
Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Nasional
Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Nasional
Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X