Ada Suara "Siluman", Proses Pemilihan Ketua DPD Sempat Ricuh

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masa jabatan 2019-2024 diwarnai perdebatan.

Perdebatan terjadi ketika anggota DPD melakukan voting calon ketua. Proses ini masuk dalam rapat paripurna ketiga dengan agenda pemilihan Ketua DPD RI.

Sebelum voting digelar, jumlah anggota DPD yang hadir dalam rapat dan akan ikut serta memberikan suara sebanyak 132 dari 136 anggota. Tetapi, ketika surat suara dihitung, ada 134 orang yang memberikan suara.

Baca juga: Jimly Asshiddiqie Mengaku Siap jika Ditunjuk Jadi Ketua MPR atau DPD

Beberapa anggota DPD yang hadir pun protes. Mereka mempertanyakan asal dua suara.

"Bagaimana prosesnya dia ketambahan, karena tadi dari awal diumumkan 132 itu setelah mengecek, sekarang jadi 134. Oleh karena itu mohon penjelasan secara rinci dan jelas," kata salah seorang anggota DPD menginterupsi rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019) pagi.

Beberapa anggota DPD lain juga menyuarakan hal serupa.

Mereka berpendapat, seharusnya, jika ada penambahan anggota DPD sebelum voting, diinformasikan ke seluruh anggota DPD yang hadir supaya tidak terjadi kesimpangsiuran.

Sejumlah anggota DPD menilai pimpinan sidang dan kesekjenan tidak cermat atas hal ini. Mereka bahkan meminta pimpinan sidang meminta maaf atas kekeliruan yang terjadi.

Baca juga: Sekjen DPD Bacakan Surat Keppres dalam Pelantikan DPD RI

Menyikapi hal tersebut, pimpinan sidang Jialyka Maharani pun meminta maaf. Ia mengakui adanya kekeliruan dengan tidak menginformasikan dua anggota DPD yang datang terlambat sesaat sebelum voting dilakukan.

"Saya mohon maaf kepada bapak ibu sekalian karena jadi disinformasi," katanya.

Rapat pun berlanjut. Sebanyak 134 surat suara hasil voting dihitung satu per satu.

Ke-134 anggota DPD memilih empat kandidat. Mereka adalah La Nyalla Matalitti, Sultan Bachtiar, Mahyudin, dan Nono Sampono.