KLHK: Korporasi Asing dan Dalam Negeri Terlibat Karhutla Tetap Disegel

Kompas.com - 01/10/2019, 21:08 WIB
Dirjen Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup KLHK Rasio Ridho Sani saat memberikan keterangan pers di acara Forum Merdeka Barat 9 di Kantor KLHK, Selasa (1/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDirjen Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup KLHK Rasio Ridho Sani saat memberikan keterangan pers di acara Forum Merdeka Barat 9 di Kantor KLHK, Selasa (1/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK) menegaskan, tidak pandang bulu dalam hal penegakkan hukum terhadap korporasi yang terlibat pembakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Apabila ditemukan unsur pidana, korporasi asing atau korporasi milik warga negara Indonesia akan tetap ditindak sesuai hukum yang berlaku.

"Di dalam penegakkan hukum, kami tidak membedakan, ini perusahaan asing atau dalam negeri," ujar Direktur Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Rasio Ridho Sani dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Kantor KLHK, Selasa (1/10/2019).

"Bagi kami, subjek hukumnya sama. Siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan atau terkait karhutla harus bertanggung jawab," lanjut dia.

Baca juga: KLHK Akui Penegakan Hukum Pelaku Karhutla Baru Beri Efek Kejut, Belum Efek Jera

Buktinya, korporasi asing yang statusnya penanaman modal asing (PMA) dan terlibat karhutla tetap disegel. Korporasi itu berasal dari Malaysia dan Singapura.

Diberitakan, polisi serta KLHK menyegel lahan milik korporasi asing yang berada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Penyegelan terkait karhutla di lahan itu.

Perusahaan asing tersebut, antara lain PT SP (Singapura) di Kalimantan Barat, PT IGP (Malaysia) di Kalimantan Barat, PT MJSP (Malaysia) di Kalimantan Tengah, PT SIA (Malaysia) di Kalimantan Barat.

Baca juga: Nilai Gugatan Rp 3,15 Triliun, 9 Perusahaan Pelaku Karhutla Mulai Dieksekusi

Selanjutnya, PT GH (Singapura) di Riau, PT SMA (Singapura) di Kalimantan Barat, PT RKA (Malaysia) di Kalimantan Barat, PT AUS (Singapura) di Kalimantan Tengah, PT HKI (Singapura) di Kalimantan Barat.

Kemudian PT API (Malaysia) di Riau, PT FI (Singapura) di Kalimantan Barat, PT GMU (Hong Kong) di Kalimantan Barat, PT NPC (Singapura) di Kalimantan Timur, PT AAI (Singapura) di Kalimantan Barat, PT WAJ (Singapura) di Sumatera Selatan, dan PT KGP (Malaysia) di Kalimantan Barat.

Seluruh perusahaan itu berstatus PMA. Sisanya, 4 perusahaan yang tak disebut jenis perseroannya, yakni PT RK, PT THIP, PT TANS, dan PT MAS. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X