Komnas HAM Minta Penundaan Pengesahan RUU PSDN

Catatan lainnya terkait RUU tersebut yaitu adanya potensi pelanggaran prinsip conscientious objection atau berdasarkan kepercayaan, tidak ada perlindungan hak milik, ketidakpastian hukum, dan potensi lemahnya pertanggungjawaban dana.

Dengan ditunda, Anam berpandangan bahwa masyarakat dapat memberi masukan terkait RUU tersebut.

"Penundaan RUU ini akan membuka peluang berbagai masukan masyarakat, agar subtansinya sesuai dgn konsep negara demokratis yg menghormati HAM, termasuk masukan untuk membatalkan RUU ini karena dianggap tidak perlu dan tidak mendesak saat ini," kata Anam.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI bersama pemerintah sepakat membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) ke rapat paripurna.

"Iya, sudah disepakati dalam Pembicaraan Tingkat I," kata Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari saat dikonfirmasi, Senin (23/9/2019).

Baca juga: Halau Ancaman Siber yang Bahayakan Negara, Legislator Bahas RUU PSDN

Menurut Abdul, ada pihak yang salah memahaminya bela negara dalam RUU PSDN sebagai wajib militer. Padahal, bela negara dalam RUU tersebut sifatnya sukarela.

"Enggak ada wajib militer. Semua sukarela, orang yang enggak ngerti pembahasan, dikiranya bela negara dianggapnya wajib militer," tuturnya.

Abdul mengatakan, bela negara yang bersifat sukarela itu disebut "komponen cadangan" yang diisi oleh masyarakat sipil yang akan dilatih.

"Komponen cadangan ini dilatih militer tapi sukarela. Mau daftar ya boleh, kalau enggak, ya enggak apa-apa," kata dia.

Selanjutnya, ketika ditanya kapan RUU PSDN disahkan dalam rapat paripurna. Abdul mengatakan, hal itu tergantung pada rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.