Soal Kisruh di Papua, Kalla: Kondisikan Keamanan, Baru Langkah-langkah Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kerusuhan di Wamena, Papua, diselesaikan lewat proses hukum dan rekonsiliasi.

Hal itu disampaikan Kalla melalui rekaman video di sela agenda Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa waktu setempat.

"Pertama tentu langkah keamanan, kemudian langkah hukum siapa yang bersalah (diproses), kondisikan keamanan baru langkah-langkah hukum, baru rekonsiliasi," ujar Kalla.

Ia mengatakan, pemerintah menyampaikan belasungkawa kepada para keluarga korban meninggal dunia.

Baca juga: Gubernur Papua Minta Warga Wamena Tak Takut dan Kembali ke Rumah

Kalla berharap, ke depan tak ada lagi korban yang jatuh baik dari penduduk asli maupun warga pendatang.

Ia menilai, korban yang jatuh di Wamena saat ini sudah banyak sehingga perlu ditangani secara tepat agar tak lagi jatuh korban.

"Ya semua korban di mana pun apabila ada masalah tentu kita merasa simpati dan belasungkawa. Apalagi yang terjadi di wamena seperti yang diberitakan itu cukup banyak (korbannya)," ujar Kalla.

"Pemerintah tentu menyampaikan duka cita yang dalam karena yang baik pendatang juga warga setempat ada yang meninggal kan," ucap Kalla.

Jumlah korban kerusuhan Wamena, Jayawijaya, Papua, hingga Rabu (25/9/2019) malam bertambah menjadi 30 orang.

Aksi unjuk rasa siswa di Kota Wamena, Papua, Senin (23/9/2019), berujung rusuh.

Demonstran bersikap anarkistis hingga membakar rumah warga, kantor pemerintah, PLN, dan beberapa kios masyarakat.

Baca juga: Korban Kerusuhan Wamena Bertambah Jadi 30 Orang, Ini Pernyataan Gubernur Papua

Unjuk rasa yang berujung rusuh itu diduga dipicu oleh perkataan bernada rasial seorang guru terhadap siswanya di Wamena.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Rudolf A Rodja memastikan bahwa alasan massa melakukan aksi anarkistis di Wamena adalah karena mereka termakan kabar tidak benar atau hoaks.

Rudolf menyebut kepolisian sudah mengkonfirmasi isu tersebut dan memastikannya tidak benar.